Danantara–DKI Siapkan Pendanaan Ekspansi LRT Jakarta, Dinilai Jadi Model Baru Pembangunan Transportasi Nasional
Jakarta,Monitor Pos - Pembangunan transportasi publik masa depan dinilai tidak lagi hanya bertumpu pada pengadaan armada dan pembangunan fisik semata, tetapi juga pada kemampuan menghadirkan inovasi pembiayaan yang berkelanjutan. Rencana kolaborasi antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pendanaan sejumlah proyek perpanjangan jalur LRT Jakarta disebut sebagai langkah strategis yang dapat menjadi model baru pengembangan transportasi nasional.
Akademisi Program Studi Teknik Sipil Universitas Katolik Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, menilai keterlibatan Danantara sebagai sovereign wealth fund membuka peluang percepatan pembangunan transportasi massal tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pembangunan angkutan umum masa depan harus dipandang sebagai hak dasar mobilitas masyarakat. Karena itu, dibutuhkan terobosan pembiayaan yang mampu menjawab keterbatasan fiskal pemerintah daerah,” ujar Djoko dalam keterangannya, Senin.
Pendanaan Baru untuk Percepat Ekspansi LRT
Rencana kerja sama tersebut mencakup pendanaan sejumlah koridor strategis LRT Jakarta, antara lain Manggarai–Dukuh Atas, Kelapa Gading–Jakarta International Stadium (JIS), serta Velodrome–Stasiun Whoosh Halim.
Menurut Djoko, masuknya Danantara menjadi solusi alternatif pembiayaan non-anggaran yang dapat mengurangi ketergantungan pada APBD maupun skema pinjaman daerah. Dengan demikian, ruang fiskal Jakarta tetap dapat difokuskan untuk sektor-sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan subsidi transportasi publik.
Selain aspek pembiayaan, proyek tersebut dinilai akan memperkuat konektivitas kawasan aglomerasi Jabodetabek melalui integrasi berbagai moda transportasi, termasuk Kereta Cepat Whoosh di Halim, Stasiun Manggarai sebagai simpul utama perkeretaapian nasional, dan kawasan olahraga JIS.
“Integrasi ini akan menciptakan perpindahan moda yang lebih mudah dan efisien bagi masyarakat, sekaligus memperkuat jaringan transportasi metropolitan,” katanya.
Dorong Kemandirian Operasional LRT
Djoko menambahkan, keterlibatan Danantara juga membawa pendekatan bisnis yang lebih kuat dalam pengelolaan infrastruktur transportasi. Pendekatan tersebut dapat mendorong optimalisasi pengembangan kawasan berbasis Transit-Oriented Development (TOD) serta pemanfaatan hak penamaan stasiun atau naming rights.
Melalui skema tersebut, sumber pendapatan non-tiket (non-farebox revenue) dapat ditingkatkan sehingga membantu menopang biaya operasional LRT secara lebih mandiri dan berkelanjutan.
Angkutan Umum Harus Jadi Prioritas Daerah
Lebih jauh, Djoko menilai keberhasilan Jakarta membangun sistem transportasi publik terintegrasi seharusnya menjadi inspirasi bagi pemerintah daerah lain di Indonesia.
Berdasarkan data yang disampaikannya, dari 552 pemerintah daerah di Indonesia, baru sekitar 46 daerah atau 8 persen yang telah memiliki sistem transportasi umum modern. Kondisi tersebut menunjukkan masih rendahnya perhatian terhadap penyediaan layanan transportasi publik sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
“Keberadaan angkutan umum bukan hanya soal mobilitas, tetapi juga instrumen pembangunan ekonomi, pemerataan sosial, dan keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.
Dampak Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan
Dari sisi ekonomi, transportasi publik dinilai mampu menekan biaya mobilitas masyarakat dan biaya logistik sehingga meningkatkan daya beli rumah tangga serta memperlancar akses menuju pusat ekonomi, kawasan industri, dan destinasi wisata.
Sementara dari aspek sosial, layanan transportasi umum memberikan akses yang lebih inklusif bagi pelajar, lansia, penyandang disabilitas, serta masyarakat berpenghasilan rendah. Kehadiran transportasi publik juga mempersempit kesenjangan akses antara kawasan pinggiran dan pusat kota.
Di sektor lingkungan, peningkatan penggunaan angkutan umum diyakini dapat mengurangi konsumsi bahan bakar minyak, emisi karbon, dan polusi udara, sekaligus menekan potensi kemacetan di kawasan perkotaan yang terus berkembang.
Konektivitas Antardaerah Jadi Kunci
Djoko menegaskan pembangunan transportasi tidak boleh hanya terfokus pada Jakarta dan kota-kota besar. Penguatan konektivitas antardaerah melalui integrasi jalan, jalur kereta api, pelabuhan, hingga transportasi perintis di wilayah tertinggal, terdepan, terpencil, dan perbatasan (3TP) harus menjadi agenda nasional.
Menurutnya, layanan angkutan perintis tidak semata-mata dinilai berdasarkan keuntungan ekonomi jangka pendek, melainkan sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin keadilan sosial dan hak mobilitas masyarakat.
“Transportasi yang terhubung dengan baik akan melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru, membuka akses investasi, mengembangkan industri daerah, serta memperkuat sektor pariwisata,” katanya.
Model Nasional Transportasi Berkelanjutan
Djoko menekankan keberhasilan pembangunan transportasi tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga oleh integrasi antarmoda, kepastian layanan, keselamatan transportasi, dan tata kelola yang profesional.
Ia menilai keberanian Jakarta menggandeng Danantara dalam pembiayaan ekspansi LRT dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk menghadirkan inovasi serupa.
“Transformasi transportasi tidak boleh berhenti di kota-kota besar. Konektivitas antarmoda harus menjadi pilar utama efisiensi ekonomi sekaligus wujud nyata keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Shinta