Hakim Diimbau Hayati Semangat Silent Corps di Era Media Sosial, Jaga Independensi Putusan dari Godaan Popularitas
Jakarta, Monitor Pos ~ Di tengah derasnya arus informasi dan opini publik di media sosial, hakim diingatkan untuk menghayati semangat silent corps sebagai fondasi menjaga independensi, integritas, dan imparsialitas dalam memutus perkara. Semangat tersebut dinilai semakin relevan ketika berbagai perkara yang sedang bergulir di pengadilan menjadi konsumsi publik dan memicu gelombang komentar serta penilaian di ruang digital.
Imbauan ini menegaskan bahwa hakim harus tetap berpegang pada prinsip keadilan berdasarkan hukum dan fakta persidangan, bukan pada dorongan untuk memperoleh popularitas atau mengikuti opini mayoritas yang berkembang di media sosial.
Media Sosial Hadirkan Tantangan Baru bagi Independensi Hakim
Perkembangan media sosial telah mengubah lanskap penyebaran informasi. Jika dahulu opini publik lebih banyak dibentuk oleh media massa seperti surat kabar, televisi, dan majalah, kini setiap pengguna media sosial dapat menjadi penyebar informasi sekaligus pembentuk opini melalui berbagai platform digital.
Algoritma media sosial juga memungkinkan setiap orang memilih jenis konten yang ingin dikonsumsi, sehingga opini yang paling banyak mendapat perhatian sering kali tampak sebagai suara mayoritas. Dalam situasi seperti itu, muncul tantangan bagi hakim untuk tidak terpengaruh oleh arus popularitas yang berkembang di ruang publik.
Godaan tersebut muncul ketika sebuah perkara menjadi viral dan memunculkan tekanan agar putusan sejalan dengan ekspektasi publik. Padahal, tugas hakim bukan mencari dukungan publik, melainkan menegakkan hukum secara independen.
“Demi Keadilan”, Bukan Demi Popularitas
Prinsip dasar profesi hakim tercermin dalam irah-irah setiap putusan pengadilan, yakni “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Kalimat tersebut menjadi pengingat bahwa orientasi utama hakim adalah menghadirkan keadilan, bukan membangun citra pribadi atau mengejar viralitas.
Popularitas tidak selalu identik dengan sesuatu yang keliru. Namun ketika popularitas dijadikan tujuan utama dalam menjalankan fungsi peradilan, hal itu dipandang berpotensi menggeser nilai-nilai independensi dan integritas yang menjadi dasar kekuasaan kehakiman.
Dalam konteks tersebut, legacy seorang hakim tidak diukur dari seberapa sering namanya menjadi perbincangan publik, melainkan dari kualitas putusan yang memberikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat bagi masyarakat.
Semangat Silentium sebagai Disiplin Diri Hakim
Untuk menghadapi derasnya opini publik, hakim didorong mengadopsi semangat silentium atau keheningan sebagai bentuk disiplin diri. Gagasan ini terinspirasi dari spiritualitas Katolik Ordo Trappist yang memandang keheningan bukan sebagai pelarian, melainkan ruang untuk memperoleh kejernihan pikiran dan kebijaksanaan.
Dalam praktiknya, semangat tersebut diwujudkan melalui prinsip ora et labora — berdoa dan bekerja — agar hakim tetap fokus pada tanggung jawab yudisial tanpa larut dalam hiruk-pikuk media sosial.
Disiplin diri itu dapat diterapkan dengan membatasi paparan terhadap opini-opini yang sedang viral ketika menangani perkara yang masih berjalan, sehingga proses pengambilan keputusan tetap berlandaskan alat bukti, keterangan saksi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kode Etik Tegaskan Batasan Hakim di Media Sosial
Etika penggunaan media sosial bagi hakim juga telah diatur dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Dalam Butir 3.2 Ayat (1) disebutkan bahwa hakim dilarang mengeluarkan pernyataan kepada masyarakat yang dapat memengaruhi, menghambat, atau mengganggu berlangsungnya proses peradilan yang adil, independen, dan tidak memihak.
Pandangan serupa disampaikan Edward Simarmata dalam buku The Judiciary: Kepemimpinan Pengadilan yang mengingatkan bahwa hakim tetap membawa identitas profesi dan lembaga peradilan, sekalipun menggunakan akun media sosial pribadi. Karena itu, gaya profesional harus tetap dipertahankan dalam setiap aktivitas di ruang digital.
Sementara itu, Sunarto, mengutip pandangan Donald C. Nugent dalam buku Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam Mengawasi Hakim, menegaskan bahwa bias sepenuhnya mungkin sulit dihindari oleh manusia. Namun tanggung jawab hakim adalah memisahkan seluruh pengaruh tersebut ketika mengambil keputusan hukum.
Menghindari Fenomena Trial by the Press
Fenomena trial by the press atau “pengadilan oleh media” menjadi salah satu tantangan paling nyata di era digital. Dalam banyak perkara yang menyita perhatian publik, seseorang kerap telah dianggap bersalah atau benar sebelum proses persidangan dimulai karena terbentuknya opini yang masif di media sosial dan pemberitaan.
Ketika putusan pengadilan berbeda dengan harapan mayoritas publik, hakim sering menjadi sasaran kritik bahkan serangan di media sosial. Situasi inilah yang dipandang sebagai ujian integritas seorang hakim untuk tetap berpegang pada hukum, bukan pada tekanan opini publik.
Menjaga Warisan Integritas Peradilan
Semangat silent corps diyakini bukan jalan yang mudah. Namun nilai tersebut dipandang sebagai upaya menjaga martabat profesi hakim di tengah berbagai godaan, mulai dari popularitas, intervensi politik, hingga tekanan publik.
Pada akhirnya, warisan (legacy) seorang hakim tidak dibangun melalui viralitas sesaat, melainkan melalui konsistensi menghadirkan putusan yang independen, objektif, dan berlandaskan prinsip “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Dalam keheningan ruang kerja pengadilan, integritas itulah yang menjadi fondasi tegaknya kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan lintas generasi.
Referensi:
Sunarto. Batas Kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim (2020).
Edward Simarmata. The Judiciary: Kepemimpinan Pengadilan (2021).
Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI dan Ketua Komisi Yudisial RI Nomor 047/KMA/SKB/IV/2009 dan Nomor 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. @Iyus