Kemenko Polkam Perkuat Sinergi Humas Nasional Hadapi Disinformasi, Ruang Digital Disebut Medan Pertempuran Strategis
Jakarta,Monitor Pos - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026). Forum bertema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi” ini menjadi langkah strategis pemerintah memperkuat koordinasi komunikasi publik di tengah meningkatnya ancaman disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK) di ruang digital.
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, menegaskan bahwa ruang digital kini menjadi arena yang sangat menentukan dalam membentuk opini publik, cara berpikir, hingga karakter masyarakat. Ia mengibaratkan dunia digital sebagai “Padang Kurusetra”, yakni medan pertempuran besar yang harus dikuasai negara untuk menjaga kepentingan nasional.
“Medan digital sekarang sangat strategis. Saya ibaratkan sebagai Padang Kurusetra atau medan tempur yang sangat besar. Siapa yang menguasai ruang digital, dialah yang berpeluang memenangkan pertempuran informasi,” ujar Djamari.
Menurutnya, penyebaran narasi negatif, ujaran kebencian, fitnah, hingga konten yang tidak pantas di media sosial dapat memberikan dampak jangka panjang terhadap karakter bangsa jika tidak ditangani secara serius.
“Media sosial sangat memengaruhi pikiran masyarakat. Apa yang ada di pikiran akan memengaruhi tindakan, dan tindakan yang terus dilakukan akan membentuk karakter. Jangan sampai karakter bangsa berubah menjadi lemah, mudah menyerah, dan pesimis,” tegasnya.
Djamari menekankan, menghadapi DFK tidak cukup dilakukan secara sektoral. Seluruh kekuatan pemerintah, mulai dari kementerian, lembaga, pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga elemen masyarakat, harus bergerak dalam satu koordinasi yang kuat untuk memenuhi ruang digital dengan informasi yang benar, positif, dan membangun optimisme publik.
Ia juga mengingatkan, ketika ruang informasi telah dikuasai pihak lain, diperlukan sumber daya, teknologi, dan anggaran yang jauh lebih besar untuk merebut kembali pengaruh tersebut.
Forum Bakohumas ini sekaligus menjadi tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto mengenai pemberantasan kejahatan digital dan penguatan perlindungan data nasional. Dalam konteks tersebut, humas pemerintah tidak lagi hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, melainkan menjadi pengelola komunikasi strategis dan penjaga kepercayaan publik (public trust).
Selain Menko Polkam, forum menghadirkan sejumlah narasumber nasional, di antaranya Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari, serta Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto. Kegiatan ini juga dihadiri Wakil Menko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali.
Melalui forum ini, pemerintah berharap terbangun kesamaan persepsi dan sinergi komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghadapi berbagai bentuk disrupsi informasi yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
“Tidak ada orang lain lagi. Kita sendiri yang harus berjuang bersama-sama menguasai ruang digital untuk mencegah DFK,” pungkas Djamari Chaniago.
Marulloh