Kemnaker Ingatkan Pekerja Pahami Isi Perjanjian Kerja Sebelum Menandatangani Kontrak
Jakarta,Monitor Pos - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan seluruh pekerja agar memahami hak, kewajiban, serta isi perjanjian kerja secara menyeluruh sebelum menandatangani kontrak kerja. Langkah ini dinilai penting untuk memastikan hubungan kerja berjalan sesuai kesepakatan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) Kemnaker, Indah Anggoro Putri, menegaskan bahwa perjanjian kerja merupakan dasar hubungan antara pekerja dan pemberi kerja. Karena itu, setiap pekerja perlu mencermati seluruh isi kontrak, mulai dari tugas, hak, tanggung jawab, hingga aturan yang berlaku di lingkungan kerja.
“Pekerja perlu memahami isi kontrak, tugas, serta hak dan tanggung jawabnya. Pada saat yang sama, peraturan di tempat kerja juga wajib dipatuhi,” ujar Indah dalam keterangan resmi Biro Humas Kemnaker, Minggu (13/9/2026).
Indah menjelaskan, pemahaman terhadap isi perjanjian kerja akan membantu pekerja mengetahui ketentuan yang mengatur pelaksanaan pekerjaan, sekaligus memastikan pemenuhan hak dan kewajiban dilakukan secara seimbang sesuai kesepakatan dan regulasi yang berlaku.
Beberapa aspek yang perlu diperhatikan sebelum menandatangani kontrak kerja meliputi ketentuan upah, waktu kerja, waktu istirahat, serta hak cuti tahunan bagi pekerja yang telah memenuhi persyaratan. Seluruh poin tersebut harus dipahami agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
Selain hak-hak dasar pekerja, Kemnaker juga menekankan pentingnya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Perusahaan memiliki kewajiban menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat guna melindungi pekerja dari risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja.
Pelindungan pekerja juga mencakup kepesertaan dalam program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program jaminan sosial tersebut menjadi bagian dari perlindungan tenaga kerja selama menjalankan aktivitas pekerjaan.
Menurut Indah, pemahaman mengenai hak tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kewajiban pekerja. Ia menegaskan bahwa hubungan industrial yang sehat dibangun melalui keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban yang dijalankan.
“Jadi, hak dan kewajiban bukan untuk dipertentangkan, melainkan dipahami dan dijalankan secara seimbang,” tegasnya.
Kemnaker berharap meningkatnya pemahaman pekerja terhadap isi perjanjian kerja dapat mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis, produktif, dan berkeadilan. Dengan memahami kontrak kerja sejak awal, pekerja diharapkan mampu menjalankan tugas sesuai kesepakatan sekaligus memperoleh hak-haknya secara optimal.
Chikita NR