Mendagri Paparkan Capaian Strategis Kemendagri hingga September 2026, Fokus Percepatan Pemulihan Bencana dan Program Prioritas Nasional
Jakarta, Monitor Pos - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan berbagai capaian strategis Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga September 2026, mulai dari percepatan rehabilitasi pascabencana, penguatan layanan administrasi kependudukan, pengendalian inflasi, hingga dukungan terhadap program prioritas nasional di daerah.
Pemaparan tersebut disampaikan Mendagri dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Mitra Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Mendagri menjelaskan, hingga 14 September 2026, realisasi anggaran Kemendagri telah mencapai Rp4,36 triliun atau 63,54 persen dari total pagu anggaran sebesar Rp6,86 triliun. Menurutnya, capaian tersebut diiringi dengan pelaksanaan berbagai tugas strategis yang berdampak langsung pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di seluruh Indonesia.
Percepatan Pemulihan Pascabencana Jadi Prioritas
Sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tito Karnavian menegaskan Kemendagri terus mengawal proses pemulihan di wilayah terdampak melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah, evaluasi berkala, serta peninjauan langsung ke lapangan.
Upaya rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut ditargetkan berjalan sesuai rencana hingga tahun 2028.
Selain di Sumatera, Kemendagri juga memberikan dukungan dalam penanganan bencana di Nusa Tenggara Timur (NTT). Dukungan itu meliputi tanggap darurat, pelayanan administrasi kependudukan, hingga pemantauan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak.
Melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil), Kemendagri menerapkan layanan jemput bola untuk menerbitkan kembali dokumen kependudukan masyarakat yang hilang atau rusak akibat bencana.
“Penerbitan dokumen kependudukan pengganti bagi masyarakat terdampak bencana di Sumatera lebih kurang 59 ribu layanan dilakukan, sedangkan bagi warga terdampak gempa di NTT sebanyak 11.225 layanan,” ujar Tito.
Inflasi Terkendali, Program Prioritas Presiden Dikawal
Di sektor ekonomi, Kemendagri terus melakukan pengendalian inflasi dan pemantauan pertumbuhan ekonomi melalui koordinasi rutin dengan pemerintah daerah. Hingga Agustus 2026, inflasi nasional disebut tetap berada dalam rentang target pemerintah, yakni 2,5 persen ±1 persen.
Kemendagri juga mengawal implementasi sejumlah program prioritas Presiden di daerah, di antaranya:
Program 3 Juta Rumah.
Pengelolaan sampah menjadi energi listrik.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Sekolah Rakyat.
Berbagai program penguatan pembangunan dan pelayanan publik di daerah.
Menurut Tito, peran Kemendagri adalah memastikan pemerintah daerah mampu mengimplementasikan program-program tersebut secara efektif sesuai kebijakan nasional.
Arah Kebijakan Kemendagri 2027
Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Mendagri turut memaparkan fokus kebijakan Kemendagri pada tahun 2027. Prioritas tersebut meliputi pengawalan program nasional, penguatan tata kelola pemerintahan daerah, peningkatan layanan administrasi kependudukan, transformasi digital pemerintahan, penguatan kesehatan fiskal daerah, serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan desa.
Untuk mendukung agenda tersebut, Kemendagri mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp5,28 triliun di luar pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp5,64 triliun. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran yang diajukan mencapai Rp10,93 triliun.
BNPP Perkuat Pembangunan Kawasan Perbatasan
Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Tito juga melaporkan realisasi anggaran BNPP hingga 14 September 2026 mencapai Rp266,6 miliar atau 69,41 persen dari pagu sebesar Rp384,1 miliar.
Realisasi tersebut digunakan untuk mendukung pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan, percepatan pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN), penanganan pascabencana di wilayah perbatasan, serta pengelolaan dan penegasan batas wilayah negara.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima. Turut hadir Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu Rahmat Bagja, Ketua DKPP Heddy Lugito, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga mitra Komisi II DPR RI.
Syafira NS