Rocky Gerung Dan Hubungan Patron Klien Kekuasaan Dengan Kaum Oposan
ROCKY GERUNG DAN FENOMENA HUBUNGAN PATRON KLIEN KEKUASAAN DENGAN KAUM OPOSAN
Oleh : Ahmad Khozinudin
Sastrawan Politik
Pasca perdebatan sengit antara Ferry Amsari vs Rocky Gerung, Netizen mulai ramai membincangkan kedudukan Filusuf sekaligus pengamat politik Rocky Gerung. Pembelaan Rocky atas Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dan Makan Bergizi Gratis (MBG) bernalar konstitusi mulai disoal.
Bahkan, logika tentara yang menanam jagung dianggap akan menganulir kekuasaan yang militeristik karena hal ini akan memicu proses alamiah demiliterisasi, justru memicu pandangan bahwa logika seperti ini bisa dianggap dungu.
Mengingat, kekhawatiran militerisasi kekuasaan atau kekuasaan yang militeristik adalah pada adanya ekstensifikasi (baca: ekspansi) militer ke ruang sipil, yang dalam era Orde Baru dilabeli dengan istilah Dwifungsi ABRI. Bukan disfungsi militer, yang semestinya berfungsi sebagai alat pertahanan menjadi alat tanam jagung.
Bahkan, masuknya militer ke ranah sipil, seperti tanam jagung, mengelola MBG hingga KDMP, justru secara substansi mengkonfirmasi terjadi militerisasi kekuasan. yakni, fungsi militer yang diperluas merambah ke sektor sipil, sektor diluar fungsi pertahanan.
Lalu, Netizen mulai mempopulerkan istilah baru. Kalau dulu, ada ungkapan 'No Rocky No Party', kali ini justru beredar jargon nyinyir dari Netizen yang mengunggah ungkapan "Rocky Garang Ke Jokowi Tapi Garing Ke Prabowo".
Selanjutnya, kembali beredar viral foto lama dimana Rocky Gerung, Ferry Juliantoro (Saat ini Menteri Koperasi), Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat (saat ini Menteri Lingkungan Hidup), bersama Sufmi Dasco Ahmad (Waketum Partai Gerindra, Pimpinan DPR RI).
Netizen kembali mengulik sejumlah istilah-istilah unik yang biasa beredar di kalangan elite Gerindra dan lingkaran politik Sufmi Dasco Ahmad.
Ada istilah ADIDAS, yang disebut merupakan singkatan dari Anak Didik Dasco. Lalu, ada pula KABINDA, yang diartikan sebagai Kawan/Kader Binaan Dasco.
Namun, muncul pula istilah lain, yakni KAPOLDA atau Kawan Politik Dasco. Istilah terakhir ini disebut sempat diakui Rocky Gerung, meski sebelumnya ia membantah penggunaan istilah tertentu.
Fenomena ini, mengingatkan kita pada pola hubungan Patron Klien antara penguasa dengan kaum oposan, dimana dapat diartikan tidak semua oposan dan aktivis kritis pada kekuasaan karena pembelaan mereka pada rakyat. Ada diantara mereka, yang merupakan bagian dari kekuasaan yang menjalankan peran oposan. Adapula, yang menjalankan peran oposan agar diambil menjadi bagian dari kekuasaan.
Contohnya banyak. Misalnya, Refly Harun saat menjadi komisaris 2 BUMN era Jokowi (Jasamarga dan Pelindo), nyaris tak pernah mengkritik pemerintahan Jokowi. Sejak tak lagi menjadi komisaris, Refly menjadi bagian dari kelompok oposan yang keras mengkritik Jokowi.
Syahganda, Jumhur, termasuk Fery Juliantoro adalah aktivis yang keras mengkritik kekuasaan Jokowi. Di era Prabowo, nyaris tak ada kritik mereka ke kekuasaan Prabowo, meskipun program MBG dan KDMP begitu banyak dikritik publik. Sebagiannya, saat ini bahkan menjadi Menteri Prabowo.
Kita bisa mengerti, kenapa ada aktivis yang bungkam setelah ada dilingkaran kekuasaan. Karena daya kritis mereka, sebenarnya bukan murni untuk membela rakyat melainkan ingin mendapatkan dukungan rakyat agar bisa dikonversi dengan jabatan dan kekuasaan. Pembelaan mereka kepada rakyat mirip Parpol, ada motif kekuasaanya.
Seperti itu pula yang terjadi pada Adian Napitupulu. Yang era Jokowi belum pecah kongsi dengan PDIP begitu gigih membela program pemerintah, tapi hari memilih diam (abstain).
Atau sama juga misalnya, seperti Guntur Romli dari PDIP yang begitu gigih mengkritik kekuasaan Prabowo dan melewatkan kinerja Puan Maharani sebagai pimpinan DPR RI dari sararan kritikannya. Karena, kritikan model ini selalu berpola Patron Klien dengan unsur kekuasaan.
Lalu, siapa sesungguhnya yang mengkritisi penguasa dan motifnya tulus membela rakyat, yang membangun pola Patron Klien bukan dengan kekuasaan melainkan hanya dengan Rakyat? Yang atasannya hanya kepentingan rakyat?
Lihat saja, jika oposan dan aktivisme itu konsisten mengkritik kekuasaan, melakukan koreksi pada kezaliman penguasa, tak peduli siapapun yang berkuasa, apakah Jokowi atau Prabowo, mereka yang motifnya hanya menjalankan kewajiban dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, maka mereka inilah pembela rakyat sejati. Mereka, murni berjuang untuk rakyat dan tidak sedang mengumpulkan kredit poin dukungan rakyat untuk dikonversi menjadi jabatan dan kekuasaan. [].