Sekjen Kemendagri Minta Evaluasi Daerah dengan Harga Pangan Masih Naik, Intervensi Harus Berdampak Nyata
Jakarta, Monitor Pos – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir meminta dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemerintah daerah yang masih mengalami kenaikan harga pangan meskipun berbagai langkah stabilisasi telah dijalankan. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk mengidentifikasi kendala di lapangan sekaligus memastikan intervensi pemerintah benar-benar efektif menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Tomsi Tohir saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, di Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (21/9/2026).
Rakor Pengendalian Inflasi Terus Digelar
Dalam rakor tersebut, Tomsi menegaskan bahwa pengendalian harga pangan merupakan agenda prioritas pemerintah karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, rakor pengendalian inflasi yang telah digelar hampir 200 kali secara rutin setiap pekan akan terus dilaksanakan sebagai upaya menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di seluruh daerah.
“Dalam kesempatan pagi hari ini, hampir 200 kali kita melaksanakan pertemuan setiap minggunya, dan tentunya kita akan terus melaksanakan ini untuk menjaga harga barang-barang, terutama pangan tetap stabil, sehingga kita memberikan sesuatu yang terbaik berkaitan dengan daya beli masyarakat juga dapat terjaga,” ujar Tomsi.
BPS: Inflasi Agustus 2026 Dipicu Harga Pangan
Berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi nasional pada Agustus 2026 secara month-to-month tercatat sebesar 0,21 persen. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi penyumbang terbesar dengan inflasi 0,57 persen dan andil 0,17 persen terhadap inflasi bulanan.
Komoditas yang paling banyak mendorong kenaikan harga meliputi:
Daging ayam ras.
Cabai rawit.
Ikan segar.
Beras.
Data tersebut menunjukkan bahwa komoditas pangan masih menjadi faktor utama yang memengaruhi laju inflasi nasional.
Sulawesi Utara dan Gorontalo Catat IPH Tertinggi
Kemendagri juga menyoroti sejumlah daerah yang masih mengalami lonjakan harga cukup tinggi. Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH), Sulawesi Utara mencatat kenaikan sebesar 12,45 persen, sedangkan Gorontalo mencapai 10,25 persen.
Kenaikan harga di kedua provinsi tersebut dipengaruhi oleh sejumlah komoditas strategis, seperti:
Cabai rawit.
Cabai merah.
Daging sapi.
Beras.
Melihat kondisi tersebut, Tomsi meminta pemerintah daerah yang telah menerima berbagai bentuk bantuan intervensi untuk dievaluasi bersama Kementerian Pertanian guna memastikan bantuan tersebut benar-benar berdampak pada pengendalian harga di wilayah masing-masing.
Soroti Harga Beras di 135 Kabupaten/Kota
Selain komoditas hortikultura, Tomsi juga memberikan perhatian khusus terhadap harga beras setelah mendengarkan paparan dari Perum Bulog. Ia mengungkapkan masih terdapat 135 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras.
Beberapa daerah yang masih mencatat harga beras relatif tinggi antara lain Kabupaten Mahakam Ulu dan Kabupaten Maybrat. Karena itu, Tomsi meminta Bulog melakukan evaluasi bersama pemerintah daerah untuk mencari penyebab harga beras belum mengalami penurunan meskipun program stabilisasi telah dijalankan.
Tomsi mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Bulog dalam menjaga pasokan dan distribusi beras. Namun, menurutnya, keberhasilan intervensi harus diukur dari hasil nyata di lapangan, bukan hanya dari pelaksanaan program.
“Upaya-upayanya sudah oke nih, sudah bagus, saya sangat menghargai, tapi kan kita tidak bisa dengan upaya yang sudah baik ini tapi hasilnya belum baik. Nah ini harus dicari penyebabnya,” tegas Tomsi.
Kemendagri Ajak Semua Pihak Perkuat Sinergi
Menutup rapat koordinasi, Tomsi mengingatkan bahwa pengendalian inflasi dan stabilitas harga pangan masih menjadi pekerjaan bersama yang membutuhkan sinergi seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun instansi terkait.
Ia meminta seluruh pemangku kepentingan terus bekerja secara konsisten dan ikhlas agar setiap kebijakan pengendalian inflasi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Sekali lagi terima kasih atas kerja samanya, masih banyak PR yang harus kita lakukan untuk menjaga stabilitas harga ini. Kami minta kesediaannya, keikhlasannya untuk betul-betul dapat kita laksanakan dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita,” pungkasnya.
Syafira NS