Wamenaker Ajak Mahasiswa Kawal Kebijakan Ketenagakerjaan dan Jaga Kedaulatan Ekonomi Nasional
Tangerang,Monitor Pos - Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengajak gerakan mahasiswa di Indonesia untuk berkolaborasi mengawal kebijakan ketenagakerjaan nasional sekaligus menjaga kedaulatan ekonomi rakyat sesuai amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Ajakan tersebut disampaikan di tengah tantangan ekonomi global yang berdampak pada sektor industri dan ketenagakerjaan.
Pernyataan itu disampaikan Afriansyah saat menjadi pembicara dalam seminar yang diselenggarakan Himpunan Mahasiswa Politik (HIMAPOL) Indonesia di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Tangerang Selatan, Banten, Jumat (4/9/2026).
Menurut Afriansyah, mahasiswa memiliki peran strategis sebagai kekuatan moral yang independen dalam mengawasi jalannya kebijakan pemerintah. Namun, ia menegaskan setiap kritik dan aspirasi yang disampaikan harus berlandaskan kajian ilmiah, objektif, dan bebas dari kepentingan tertentu.
“Kalau gerakan mahasiswa ini murni, tidak ada unsur yang lain, silakan,” ujar Afriansyah.
Ia menilai fungsi pengawasan mahasiswa semakin penting di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pelemahan sektor industri dan meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi tantangan yang tidak hanya dihadapi Indonesia, tetapi juga berbagai negara di kawasan.
Untuk memperluas akses masyarakat terhadap lapangan kerja, Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan sejumlah program yang berfokus pada peningkatan kesiapan generasi muda memasuki dunia kerja. Salah satunya adalah MagangHub, program pemagangan yang memberikan kesempatan lulusan baru memperoleh pengalaman kerja langsung di perusahaan maupun lembaga pemerintah dengan pendampingan mentor profesional.
Afriansyah mengatakan pengalaman tersebut diharapkan menjadi jembatan bagi peserta agar lebih siap dan memiliki peluang lebih besar untuk terserap ke dunia kerja setelah menyelesaikan masa magang.
“Setelah memperoleh pengalaman melalui proses magang, peserta diharapkan dapat terserap ke dunia kerja,” katanya.
Selain program pemagangan, Kemnaker juga memperkuat pelatihan vokasi melalui Balai Latihan Kerja (BLK). Program ini memberikan pelatihan keterampilan dan sertifikasi secara gratis yang disesuaikan dengan kebutuhan industri, sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Afriansyah juga menyoroti persoalan Not in Education, Employment, or Training (NEET). Saat ini, sekitar 19,44 persen pemuda Indonesia usia 15–24 tahun masih berada dalam kondisi tidak bekerja, tidak bersekolah, dan tidak mengikuti pelatihan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi tantangan besar sekaligus peluang untuk mengoptimalkan bonus demografi Indonesia.
Di akhir pemaparannya, Wamenaker mengajak mahasiswa tidak hanya menjadi pengkritik kebijakan, tetapi juga menjadi bagian dari solusi melalui komunikasi, kolaborasi, dan penguatan persatuan nasional.
“Saya ingin mahasiswa menjadi pemimpin yang tidak hanya pandai berdebat, tetapi mampu mendengar dan membangun jembatan kolaborasi demi menjaga persatuan NKRI,” pungkasnya.
Maulan Yusuf