Wamendagri Bima Arya Tekankan Respons Cepat dan Narasi Terpadu Humas Pemerintah Hadapi Disinformasi di Era Digital
Jakarta,Monitor Pos - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya respons cepat dan narasi terpadu bagi humas pemerintah, baik di tingkat kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah (Pemda), dalam menghadapi disinformasi, fitnah, kebencian (DFK), serta disrupsi informasi di era digital. Menurutnya, kecepatan komunikasi menjadi kunci agar ruang informasi tidak dikuasai narasi yang menyesatkan.
Pernyataan tersebut disampaikan Bima saat mewakili Menteri Dalam Negeri sebagai pembicara pada Forum Koordinasi “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi” yang digelar secara hybrid dari Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta, pada Selasa (1/9/2026).
Dalam paparannya, Bima menjelaskan bahwa pola komunikasi pemerintah telah berubah drastis seiring perkembangan teknologi dan media digital. Jika sebelumnya pemerintah menjadi sumber utama penyebaran informasi kepada publik, kini masyarakat dapat merekam, mengunggah, dan menyebarkan informasi secara cepat hingga membentuk persepsi publik sebelum pemerintah memberikan penjelasan.
“Sekarang masyarakat melihat, merekam, mengunggah, menjadi viral, terbentuk persepsi, baru pemerintah merespons. Ini tantangan komunikasi yang sangat berbeda,” kata Bima.
Ia menilai keterlambatan pemerintah dalam merespons suatu isu dapat memicu spekulasi, potongan video yang lepas dari konteks, hingga narasi yang berkembang tanpa klarifikasi resmi. Karena itu, humas pemerintah dituntut mampu bergerak dalam hitungan jam, bukan hari.
Bima juga mengapresiasi sejumlah pemerintah daerah yang telah membentuk unit khusus cyber hoaks untuk menangkal penyebaran DFK. Menurutnya, langkah tersebut terbukti mampu menghadirkan informasi penyeimbang secara cepat sehingga penyebaran hoaks dapat segera diredam.
Selain kecepatan, Wamendagri menekankan pentingnya membangun narasi tunggal yang disepakati sejak awal dalam setiap kebijakan pemerintah. Ia mengatakan humas tidak boleh hanya dilibatkan pada tahap akhir sebagai penyampai informasi, tetapi harus menjadi bagian dari proses perencanaan dan ko-kreasi bersama perangkat daerah maupun kementerian.
“Fokus kepada narasi tunggal yang dominan, yang direncanakan dan disepakati sejak awal,” ujarnya.
Bima juga meminta seluruh jajaran humas pemerintah memaksimalkan media monitoring untuk memantau sentimen publik secara menyeluruh. Menurutnya, media monitoring tidak hanya berfungsi mengukur respons masyarakat terhadap kebijakan, tetapi juga menjadi alat deteksi dini terhadap potensi disinformasi.
Lebih jauh, ia mengingatkan agar humas pemerintah tidak hanya bersikap defensif atau reaktif ketika menghadapi hoaks. Pemerintah harus lebih proaktif menyampaikan berbagai capaian, inovasi, dan praktik baik dari daerah sebagai narasi positif bagi masyarakat.
“Mari kita jangan terjebak pada aktivitas defensif atau reaktif, tetapi jemput bola dengan mengabarkan berita-berita baik. Setiap daerah pasti memiliki narasi yang inspiratif,” tegasnya.
Forum koordinasi tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, serta Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Qodari sebagai bentuk sinergi pemerintah dalam memperkuat strategi komunikasi publik nasional menghadapi tantangan informasi digital.
Syafira NS