Dudung Abdurachman Resmi Pimpin Kemenko Polkam, Karhutla hingga Papua Jadi Prioritas
Jakarta, Monitor Pos - Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. Dudung Abdurachman langsung tancap gas menjalankan tugas usai menerima tongkat estafet kepemimpinan Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) dari Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago.
Sejumlah agenda strategis menjadi perhatian utama Dudung, mulai dari penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional, hingga penanganan situasi keamanan di Papua.
Dudung menyampaikan komitmennya tersebut seusai mengikuti serah terima jabatan dan lepas sambut Menko Polkam di Kantor Kemenko Polkam, Jakarta, Senin (5/10/2026).
“Sebagai pejabat baru Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, tentunya banyak tugas yang akan lebih menantang ke depan. Saya sudah mendapat arahan dari Presiden agar situasi ke depan semakin kondusif, baik situasi politik maupun keamanan,” ujar Dudung.
Karhutla Jadi Agenda Mendesak
Salah satu agenda yang akan segera ditindaklanjuti Dudung adalah penanganan karhutla. Persoalan tersebut akan menjadi perhatian awal melalui penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga serta pemantauan langsung ke wilayah terdampak.
Dudung mengatakan dirinya akan segera menggelar rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan langkah penanganan karhutla berjalan terpadu dan efektif.
“Pak Djamari, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago, tadi menyampaikan kepada saya bahwa yang menjadi prioritas dalam waktu dekat adalah karhutla. Karena itu, dalam waktu dekat saya akan melaksanakan rakor dengan kementerian terkait dan sesegera mungkin meninjau ke lokasi,” katanya.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan penanganan karhutla tidak hanya dilakukan secara reaktif, tetapi melalui koordinasi yang cepat dan terukur antarlembaga.
Jaga Stabilitas Politik dan Supremasi Hukum
Selain isu keamanan, Dudung menempatkan stabilitas politik nasional sebagai salah satu agenda penting. Ia menegaskan bahwa setiap dinamika politik harus disikapi dengan mengedepankan supremasi hukum serta menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan bangsa.
Menurutnya, setiap keputusan lembaga negara, termasuk Mahkamah Konstitusi (MK), harus dihormati sebagai bagian dari mekanisme hukum dan ketatanegaraan yang berlaku.
Dudung juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah terpengaruh informasi yang belum terverifikasi, khususnya informasi di media sosial yang berpotensi memperkeruh situasi politik nasional.
“Kita tetap jaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan sehingga situasi politik tidak kemudian semakin runyam. Kita yakini bahwa siapa pun yang melaksanakan tugas, baik di MK maupun di mana pun yang terkait, supremasi hukum harus ditegakkan,” tegasnya.
Ia mengatakan Presiden juga telah memberikan arahan agar stabilitas politik tetap terkendali. Untuk itu, koordinasi akan diperkuat dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan.
Dudung juga berencana membangun komunikasi dengan para pimpinan partai politik sebagai bagian dari upaya menjaga suasana politik tetap kondusif.
Papua Kedepankan Pendekatan Persuasif
Persoalan keamanan di Papua juga menjadi perhatian Dudung. Pemerintah, kata dia, akan mengedepankan pendekatan persuasif dengan menempatkan masyarakat sebagai bagian penting dalam upaya menciptakan stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut.
Pendekatan kultural, upaya merebut hati rakyat, serta pembinaan teritorial akan menjadi bagian dari strategi yang dikedepankan.
Dudung menyebut pendekatan tersebut sejalan dengan arahan Presiden dan Panglima TNI yang mendorong penguatan operasi teritorial. Sementara itu, penggunaan kekuatan tetap dilakukan secara terbatas dan terukur terhadap sasaran tertentu.
“Pendekatan kepada hati, merebut hati rakyat, kemudian operasi teritorial juga lebih dikedepankan. Tidak melaksanakan operasi-operasi dengan kekerasan, itu hanya sasaran-sasaran tertentu saja. Tetapi pendekatan-pendekatan kultural, pendekatan merebut hati rakyat, pembinaan teritorial ini yang menjadi prioritas,” ujarnya.
Perkuat Sinergi Lintas Kementerian dan Lembaga
Dudung menegaskan seluruh agenda strategis tersebut akan dijalankan melalui koordinasi dan sinergi dengan kementerian serta lembaga terkait. Kolaborasi lintas sektor diperlukan agar berbagai persoalan politik dan keamanan nasional dapat ditangani secara cepat, terukur, dan sesuai ketentuan hukum.
Ia berharap penguatan koordinasi tersebut mampu menjaga stabilitas nasional sekaligus memastikan berbagai tantangan strategis dapat ditangani dengan pendekatan yang tepat.
Sementara itu, Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menyampaikan ucapan selamat datang dan selamat bertugas kepada Dudung Abdurachman sebagai Menko Polkam yang baru.
Djamari juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pejabat serta pegawai Kemenko Polkam yang telah mendukung pelaksanaan tugasnya selama menjabat sebagai Menko Polkam periode 2025–2026.
“Selamat melaksanakan tugas. Saya hanya bisa menyampaikan doa, semoga tugas Menko Polkam yang cukup besar, luas, dan berat bisa Pak Dudung selesaikan, dan saya yakin Bapak bisa,” kata Djamari.
Acara serah terima jabatan dan lepas sambut Menko Polkam tersebut turut dihadiri Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Letjen TNI Mochammad Hasan, serta jajaran pejabat dan pegawai di lingkungan Kemenko Polkam.
Sundari