KPK Bekali 40 Juru Bicara Pengadilan Strategi Komunikasi Publik, Budi Prasetyo: Setiap Jawaban Berpotensi Menjadi Berita
Jakarta, Monitor Pos ~ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menekankan pentingnya strategi komunikasi publik bagi juru bicara pengadilan di tengah tingginya perhatian media terhadap proses penegakan hukum. Juru bicara tidak cukup hanya menjawab pertanyaan wartawan, tetapi juga harus mampu memperhitungkan dampak pernyataan, termasuk kemungkinan sudut pandang dan judul pemberitaan yang muncul.
Pesan tersebut disampaikan Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat berbagi pengalaman dengan 40 juru bicara pengadilan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (12/10/2026). Kegiatan ini merupakan bagian dari studi lapangan Pelatihan Juru Bicara Pengadilan Angkatan I Tahun 2026 yang dipimpin Kepala Pusat Manajemen dan Kepemimpinan BSDK Mahkamah Agung, D.Y. Witanto.
“Jangan hanya pertanyaan kita jawab. Kita sudah harus terbayang, ketika saya jawab ini, judulnya apa,” kata Budi.
Menurut dia, juru bicara perlu memiliki kemampuan membaca situasi dan memperkirakan konsekuensi komunikasi hingga beberapa langkah ke depan. Setiap pernyataan harus dipertimbangkan secara matang agar informasi yang disampaikan tidak menimbulkan penafsiran keliru atau justru mengaburkan pesan utama lembaga.
Satu Suara untuk Menjaga Kredibilitas Lembaga
Budi menjelaskan, salah satu prinsip penting dalam komunikasi kelembagaan adalah single voice, yakni keselarasan pesan resmi yang disampaikan kepada publik. Prinsip ini menjadi krusial bagi institusi yang memiliki banyak pejabat dan unit kerja dengan kewenangan berbeda.
Di lingkungan KPK, informasi dipetakan berdasarkan pihak yang berwenang menyampaikannya, mulai dari pimpinan, juru bicara, hingga petugas di lapangan. Petugas lapangan dapat menjelaskan detail kegiatan sesuai kewenangannya, tetapi tidak seharusnya memberikan komentar mengenai perkara yang bertentangan dengan keterangan resmi lembaga.
“Pimpinan bilang A, kasatgas bilang B. Itu akan jadi berita yang sangat lezat bagi teman-teman jurnalis,” ujarnya.
Menurut Budi, perbedaan pernyataan ant pejabat dapat menimbulkan kebingungan publik dan menjadi persoalan tersendiri bagi kredibilitas institusi. Karena itu, koordinasi internal dan pembagian kewenangan komunikasi perlu dibangun dengan jelas.
Tidak Semua Informasi Bisa Disampaikan Saat Itu Juga
Dalam menjalankan tugasnya, juru bicara kerap menghadapi tekanan untuk memberikan konfirmasi dengan cepat, terutama ketika media membutuhkan informasi mengenai perkembangan suatu perkara. Namun, kecepatan tidak boleh mengorbankan akurasi maupun kepentingan penanganan perkara.
Budi mencontohkan situasi ketika tim masih bergerak di lapangan dan informasi tertentu belum dapat dibuka kepada publik. Dalam kondisi tersebut, juru bicara harus mampu menjelaskan batas informasi yang bisa disampaikan tanpa memberikan keterangan prematur.
“Bebannya itu bukan karena kita tidak bisa menjawab. Kita bisa menjawab, tapi belum saatnya,” tutur Budi.
Kehati-hatian serupa, lanjutnya, perlu diterapkan ketika menghadapi pihak yang sedang diperiksa. Tidak semua saksi siap memberikan keterangan kepada wartawan melalui wawancara spontan atau doorstop. Oleh sebab itu, juru bicara harus mempertimbangkan konteks, kesiapan pihak terkait, serta dampak informasi sebelum memutuskan bagian mana yang layak disampaikan kepada publik.
Mengubah Data Menjadi Informasi yang Dekat dengan Masyarakat
Selain menjaga konsistensi dan akurasi, Budi membagikan sejumlah teknik agar informasi lembaga lebih menarik dan mudah dipahami masyarakat.
Salah satunya adalah menghubungkan program atau materi kelembagaan dengan isu nasional yang sedang berkembang. Ia mencontohkan kajian pencegahan korupsi di sektor sumber daya alam yang relevansinya dapat lebih mudah dipahami masyarakat ketika isu bencana akibat deforestasi menjadi perhatian publik.
“Seperti orang jual payung di musim panas, akan sulit. Tapi ketika ada hujan, laris payung kita,” ujarnya.
Menurut Budi, momentum pemberitaan dapat membantu masyarakat memahami hubungan antara pekerjaan lembaga dan persoalan yang mereka hadapi sehari-hari. Meski demikian, pengaitan isu harus tetap didasarkan pada fakta dan substansi yang relevan.
Ia juga mendorong juru bicara untuk mengolah data angka agar memiliki konteks yang lebih konkret. Angka kerugian sebesar Rp1 triliun, misalnya, dapat dijelaskan melalui ilustrasi mengenai jumlah sekolah yang secara hipotetis bisa dibangun dengan nilai dana tersebut.
Pendekatan semacam ini membuat informasi lebih mudah dicerna tanpa mengubah fakta dasarnya. Bagi Budi, angka tetap penting, tetapi maknanya perlu diterjemahkan agar publik dapat memahami skala dan dampaknya.
Bahasa Hukum Harus Dipahami Publik
Budi turut mengingatkan agar juru bicara tidak terjebak pada penggunaan bahasa pasal dan istilah hukum yang sulit dipahami masyarakat awam.
Penjelasan yang hanya mengutip ketentuan perundang-undangan dinilai belum tentu efektif menjawab kebutuhan informasi publik. Juru bicara perlu menyampaikan substansi hukum dengan bahasa yang sederhana, sekaligus mengangkat sudut pandang yang dekat dengan kehidupan masyarakat, seperti dampak sosial dari suatu perkara.
“Jangan sampai kita keluar dari data, tapi tetap harus punya seni,” tegasnya.
Pesan tersebut menekankan bahwa komunikasi publik membutuhkan keseimbangan antara ketepatan fakta, kepatuhan terhadap ketentuan hukum, dan kemampuan menyampaikan informasi secara menarik. Kreativitas diperlukan, tetapi tidak boleh menjadi alasan untuk menyimpang dari data atau membangun narasi yang menyesatkan.
Di sisi lain, Budi mendorong para juru bicara agar terus mengikuti perkembangan isu nasional maupun internasional. Mereka juga perlu memahami pengamat dan narasumber yang kerap menjadi rujukan media sehingga mampu membaca dinamika pemberitaan dan menyiapkan komunikasi secara lebih strategis.
“Kita jangan hidup di dalam tempurung,” pungkasnya.
Memperkuat Profesionalisme Komunikasi Pengadilan
Studi lapangan di KPK menjadi kesempatan bagi para peserta Pelatihan Juru Bicara Pengadilan Angkatan I Tahun 2026 untuk mempelajari praktik komunikasi publik dalam institusi penegak hukum.
Pengalaman yang dibagikan Budi Prasetyo menyoroti bahwa tugas juru bicara tidak berhenti pada penyampaian keterangan resmi. Peran tersebut juga mencakup pengelolaan pesan, pemahaman terhadap kebutuhan media, koordinasi internal, serta pertimbangan atas dampak informasi bagi lembaga dan masyarakat.
Dengan mengedepankan akurasi, konsistensi, dan kemampuan menyederhanakan informasi, juru bicara diharapkan dapat membantu masyarakat memahami proses hukum secara lebih utuh sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.
Pada akhirnya, komunikasi publik yang profesional bukan sekadar tentang bagaimana sebuah pernyataan diberitakan, melainkan juga bagaimana informasi yang benar dapat tersampaikan secara jelas, proporsional, dan bertanggung jawab.
@Iyus