PT Jambi Dorong Profesionalisme Hakim dan Aparatur melalui Pengawasan Terpadu di PN Muara Bulian
Muara Bulian, Monitor Pos ~ Pengadilan Tinggi (PT) Jambi memperkuat pengawasan terhadap kualitas penyelenggaraan peradilan di tingkat pertama melalui kegiatan pembinaan dan pengawasan daerah yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Muara Bulian, Jumat (30/10/2026). Kegiatan yang dipimpin Ketua PT Jambi, Dr. Marsudin Nainggolan, tersebut sekaligus dirangkaikan dengan Asesmen AMPUH Semester II Tahun 2026.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memastikan pelaksanaan tugas peradilan berjalan sesuai kebijakan Mahkamah Agung (MA), baik dalam penanganan perkara, administrasi, maupun pemberian layanan kepada masyarakat. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh dengan menitikberatkan pada kualitas putusan, integritas aparatur, serta efektivitas tata kelola pengadilan.
Kualitas Pertimbangan Hukum Menjadi Perhatian Utama
Dalam pembinaannya, Ketua PT Jambi menegaskan bahwa pengadilan tinggi memiliki kedudukan sebagai voorpost atau kawal depan MA RI di daerah. Peran tersebut menuntut pengadilan tinggi tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga memberikan pendampingan agar pengadilan tingkat pertama mampu menerapkan kebijakan dan standar peradilan secara konsisten.
Salah satu aspek yang mendapat perhatian khusus ialah kualitas pertimbangan hukum dalam putusan. Marsudin Nainggolan mengingatkan pentingnya ratio decidendi, yaitu alasan hukum yang menjelaskan keterkaitan antara fakta yang terbukti, ketentuan hukum yang digunakan, dan kesimpulan hakim.
“Pentingnya ratio decidendi, yakni alasan hukum yang menjelaskan hubungan antara fakta yang terbukti, aturan yang diterapkan, dan kesimpulan hakim. Pertimbangan yang disusun dengan jelas dan runtut akan membantu para pihak memahami dasar putusan serta memperkuat akuntabilitas lembaga peradilan,” tegasnya.
Para hakim juga didorong untuk terus memperbarui pengetahuan mengenai perkembangan hukum acara dan hukum materiil, termasuk KUHAP dan KUHP baru serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dalam perkara pidana, hakim diingatkan agar memperhatikan tujuan dan pedoman pemidanaan secara cermat. Penerapan hukum tidak cukup hanya bertumpu pada ketentuan pasal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Pembinaan turut membahas pemanfaatan yurisprudensi MA, rumusan hasil rapat pleno kamar, mekanisme keadilan restoratif, serta pemaafan hakim sesuai ketentuan yang berlaku.
Integritas Hakim dan Profesionalisme Aparatur Diperkuat
Selain kompetensi teknis, pembinaan menempatkan integritas sebagai fondasi utama pelaksanaan tugas peradilan. Ketua PT Jambi mengingatkan pentingnya menjaga independensi dan netralitas hakim, menaati kode etik, menghindari gratifikasi dan konflik kepentingan, serta menerapkan pola hidup sederhana.
“Profesionalisme tidak hanya tercermin dari putusan yang dihasilkan, tetapi juga dari sikap dan perilaku setiap aparatur dalam menjalankan tugas dan menjaga kepercayaan publik,” tambahnya.
Penguatan integritas tersebut juga diarahkan pada optimalisasi dua unsur penting dalam organisasi pengadilan, yakni kepaniteraan dan kesekretariatan.
Pada bidang kepaniteraan, perhatian diberikan terhadap ketertiban administrasi perkara dan persidangan, ketepatan waktu minutasi, kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), serta keakuratan data perkara dalam sistem informasi. Panitera dan Jurusita juga diingatkan untuk memberikan pelayanan secara profesional, tidak diskriminatif, dan tidak memihak, sekaligus menjaga kerahasiaan hasil musyawarah serta putusan hakim.
Sementara itu, jajaran kesekretariatan diminta meningkatkan manajemen kinerja dan tata kelola anggaran. Upaya tersebut mencakup pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU), perencanaan dan penyerapan anggaran secara efektif, serta pelaksanaan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas (ZI) secara konsisten.
Seluruh ASN dan pegawai non-ASN juga dituntut menjalankan tugas dengan cermat, disiplin, dan jujur. Penggunaan aset negara harus dilakukan secara efisien serta bertanggung jawab.
Uji Petik Putusan dan Asesmen AMPUH Jadi Instrumen Evaluasi
Pembinaan tidak hanya disampaikan melalui arahan, tetapi juga dilaksanakan secara langsung melalui uji petik terhadap sejumlah putusan PN Muara Bulian. Dalam kegiatan tersebut, Ketua PT Jambi memberikan masukan kepada para hakim terkait penyusunan pertimbangan hukum.
Forum diskusi turut membuka ruang bagi para hakim untuk menyampaikan pertanyaan dan membahas persoalan hukum yang ditemui dalam praktik persidangan. Dengan demikian, kegiatan pembinaan menjadi sarana evaluasi sekaligus pertukaran pengalaman untuk memperdalam pemahaman teknis yudisial.
Secara bersamaan, tim PT Jambi melakukan pengawasan langsung terhadap bagian-bagian di PN Muara Bulian serta melaksanakan Asesmen AMPUH Semester II Tahun 2026. Penilaian dilakukan untuk melihat proses kerja, ketertiban administrasi perkara, dan mutu pelayanan secara komprehensif.
Aspek keterbukaan informasi publik dan pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi perhatian, termasuk penggunaan layanan e-Court dan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP).
Seluruh rangkaian kegiatan didampingi Ketua PN Muara Bulian, Evalina Barbara Meliala, bersama Wakil Ketua PN Muara Bulian, Rika Emilia, serta jajaran struktural lainnya.
Menutup pembinaannya, Ketua PT Jambi menegaskan bahwa pengawasan harus ditempatkan sebagai bagian dari upaya memperbaiki kinerja lembaga peradilan, bukan sekadar mencari kesalahan.
“Membina bukan untuk menghakimi, mengawasi bukan untuk menakuti, tetapi memastikan setiap pengadilan negeri berjalan seirama dengan nilai, kebijakan, dan visi MA RI,” pungkasnya.
Melalui pembinaan dan pengawasan terpadu tersebut, PT Jambi mendorong PN Muara Bulian terus meningkatkan kualitas putusan, memperkuat tata kelola organisasi, serta menjaga standar pelayanan yang profesional dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat pencari keadilan.