Keadilan Restoratif di PN Demak: Kerugian Dipulihkan, Korban Beri Kesempatan Terdakwa Memperbaiki Diri
Demak, Monitor Pos ~ Pendekatan keadilan restoratif kembali menunjukkan peran pentingnya dalam penyelesaian perkara pidana. Kali ini, Pengadilan Negeri (PN) Demak memfasilitasi penyelesaian perkara pencurian tiga unit mesin pompa air milik petani melalui Mekanisme Keadilan Restoratif (MKR), yang mempertemukan pertanggungjawaban pelaku dengan pemulihan hak korban.
Proses tersebut berlangsung dalam persidangan perkara Nomor 171/Pid.B/2026/PN Dmk pada Senin (16/11/2026). Persidangan dipimpin oleh Niken Rochayati selaku Ketua Majelis Hakim, dengan Iman Harrio Putmana sebagai Hakim Anggota I dan Cindy Zalisya Addila sebagai Hakim Anggota II.
Perkara ini bermula pada 27 Agustus 2026, ketika Terdakwa mengambil tiga unit mesin pompa air milik sejumlah petani di area persawahan Dukuh Genting, Kabupaten Demak. Sehari setelah kejadian, Terdakwa berupaya menjual barang hasil pencurian tersebut melalui media sosial Facebook.
Informasi penjualan itu kemudian diketahui oleh kerabat korban. Untuk memastikan kepemilikan barang, pihak korban merencanakan pertemuan melalui transaksi langsung atau cash on delivery (COD) di kawasan Wonosalam. Ketika Terdakwa datang membawa mesin pompa air tersebut, ia langsung diamankan dan selanjutnya diserahkan kepada Polres Demak. Terdakwa diketahui belum sempat menikmati hasil penjualan barang tersebut.
Perdamaian Lahir dari Kesadaran dan Kesediaan Para Pihak
Dalam proses pemeriksaan perkara, majelis hakim memberikan ruang kepada para pihak untuk menempuh Mekanisme Keadilan Restoratif. Kesempatan tersebut dimanfaatkan untuk membangun penyelesaian yang tidak hanya berorientasi pada pertanggungjawaban pidana, tetapi juga pemulihan kerugian yang dialami korban.
Upaya tersebut menghasilkan kesepakatan perdamaian tertulis. Dalam kesepakatan itu, Terdakwa menyampaikan permohonan maaf dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Sebagai bentuk tanggung jawab, keluarga Terdakwa juga menyanggupi pembayaran ganti rugi sebesar Rp1.300.000.
Seluruh kewajiban dalam kesepakatan tersebut telah dipenuhi, termasuk pengembalian barang dan pembayaran ganti rugi kepada korban. Dengan demikian, penyelesaian yang ditempuh tidak berhenti pada pernyataan damai, tetapi disertai tindakan nyata untuk memulihkan kerugian.
Sikap para korban menjadi bagian paling bermakna dalam proses tersebut. Setelah menerima permohonan maaf dan pemenuhan ganti rugi, mereka menyatakan kesediaan untuk berdamai serta memohon kepada majelis hakim agar Terdakwa diberikan hukuman seringan-ringannya.
Pertimbangan para korban tidak semata-mata didasarkan pada penyelesaian kerugian pribadi. Mereka juga memahami kondisi keluarga Terdakwa yang memiliki istri dan anak-anak yang masih kecil serta menggantungkan kehidupan keluarga pada Terdakwa.
Dalam persidangan, para korban pada intinya menyampaikan bahwa mereka telah menerima permohonan maaf dan ganti rugi serta berharap Terdakwa memperoleh hukuman yang seringan-ringannya agar tetap dapat memperhatikan keluarganya.
Para korban juga menegaskan bahwa kesepakatan perdamaian tersebut dibuat atas kehendak sendiri, dilandasi itikad baik, dan tanpa tekanan maupun paksaan dari pihak mana pun.
Perdamaian Tidak Menghapus Pertanggungjawaban Pidana
Meskipun para pihak telah mencapai kesepakatan, proses peradilan tetap harus berjalan sesuai ketentuan hukum. Perdamaian tidak secara otomatis menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa.
Majelis hakim tetap berkewajiban memeriksa dan mempertimbangkan seluruh fakta persidangan, termasuk perbuatan yang didakwakan, tingkat kesalahan, kondisi para pihak, pemulihan kerugian, serta kesepakatan perdamaian dalam menentukan putusan yang adil dan proporsional.
Pendekatan ini memperlihatkan bahwa keadilan restoratif bukan sekadar upaya mendamaikan pelaku dan korban. Mekanisme tersebut juga menekankan tanggung jawab pelaku, pemulihan hak korban, kesukarelaan dalam proses perdamaian, serta perbaikan hubungan sosial yang terdampak tindak pidana.
Perkara di PN Demak ini memberikan gambaran bahwa proses penegakan hukum dapat berjalan dengan tetap memperhatikan nilai kemanusiaan. Korban memperoleh pemulihan atas kerugiannya, sementara Terdakwa dihadapkan pada tanggung jawab untuk mengakui kesalahan dan tidak mengulangi perbuatannya.
Melalui penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif, PN Demak menunjukkan pentingnya menghadirkan proses peradilan yang tidak hanya menegakkan hukum, tetapi juga membuka ruang bagi pemulihan dan rekonsiliasi. Sebab, keadilan yang bermakna tidak hanya berbicara tentang konsekuensi atas suatu tindak pidana, tetapi juga tentang tanggung jawab, pemulihan, dan kesempatan untuk memperbaiki diri.
@Iyus
