Kejagung Periksa Lima Saksi dalam Pengusutan Dugaan Korupsi Tambang Batubara PT CCM.

Table of Contents


Jakarta, Monitor Pos ~ 
 Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan batubara yang berkaitan dengan PT CCM di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, terus berlanjut. Tim Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa lima orang saksi untuk mendalami perkara yang berlangsung dalam rentang waktu 2013 hingga 2025.

Pemeriksaan dilaksanakan pada Rabu (18/11/2026) oleh Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan JAM PIDSUS. Kelima saksi tersebut berasal dari PT P, PT Sucofindo Tarakan, dan PT CCM yang keterangannya diperlukan dalam proses pengungkapan perkara.

Adapun saksi yang diperiksa masing-masing berinisial IDH dari PT P, M, RIH, dan WGS dari PT Sucofindo Tarakan, serta MML dari PT CCM. Seluruh saksi telah memenuhi panggilan penyidik untuk memberikan keterangan sesuai kebutuhan penyidikan.

Pemeriksaan ini menjadi bagian dari langkah Kejaksaan Agung dalam mengumpulkan dan menguji informasi yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pertambangan batubara di wilayah Kabupaten Nunukan. Keterangan dari para saksi diperlukan untuk membantu mengungkap fakta-fakta yang relevan serta memperjelas rangkaian peristiwa dalam perkara tersebut.

Keterlibatan saksi dari beberapa perusahaan juga menjadi bagian dari upaya penyidik menghimpun informasi dari berbagai pihak yang berkaitan dengan penanganan perkara. Seluruh keterangan yang diperoleh akan digunakan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi berkas perkara.

Kejaksaan Agung menegaskan bahwa proses penyidikan dilakukan secara profesional, independen, dan akuntabel. Dalam setiap tahapan penanganan perkara, penyidik tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian serta menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

Melalui pemeriksaan saksi secara berkelanjutan, JAM PIDSUS berkomitmen menjalankan proses penegakan hukum berdasarkan fakta dan alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

@Iyus