Kemendagri Kawal Perencanaan Blitar 2027, SIPD Didorong Jadi Penguat Akuntabilitas Anggaran

Table of Contents


Blitar, Monitor Pos - 
 Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus mendorong pemerintah daerah meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran. Salah satu upaya tersebut dilakukan dengan memperkuat sinkronisasi program prioritas Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur, untuk Tahun Anggaran 2027 melalui pemanfaatan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Dorongan tersebut disampaikan Analis Kebijakan Ahli Madya, Rendy Jaya Laksamana, yang mewakili Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD), Iwan Kurniawan, dalam kegiatan High Level Learning Perencanaan Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2026 di Hotel Orchardz Jayakarta.

Kegiatan yang digelar atas undangan Pemkab Blitar bersama Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya itu dihadiri Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda/Bappedalitbang, serta jajaran kepala badan dan perangkat daerah.

Dalam forum tersebut, Rendy menekankan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan dan sasaran pembangunan nasional. Keselarasan itu mencakup implementasi Asta Cita dan Program Strategis Nasional (ProSN) agar program daerah mampu mendukung agenda pembangunan pemerintah pusat.

Ia mengingatkan bahwa keberhasilan perencanaan tidak cukup diukur dari tersusunnya dokumen maupun besarnya anggaran yang dialokasikan. Hal terpenting adalah memastikan setiap program memberikan hasil yang terukur dan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Perencanaan tidak cukup berhenti pada dokumen dan penetapan anggaran, tetapi harus memastikan setiap rupiah belanja daerah memberi manfaat nyata bagi masyarakat," jelas Rendy, Senin (16/11/2026).

SIPD Perkuat Transparansi dan Akuntabilitas

Lebih jauh, Rendy menjelaskan bahwa SIPD memiliki peran strategis dalam mengintegrasikan seluruh proses pembangunan daerah, mulai dari perencanaan, penganggaran, pengendalian hingga evaluasi.

Pemanfaatan sistem tersebut diharapkan mampu memperkuat keterbukaan informasi, meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, serta mendorong pengambilan keputusan berdasarkan data yang akurat.

Melalui integrasi data realisasi keuangan dan capaian kinerja, pemerintah daerah dapat memantau perkembangan pelaksanaan program secara lebih terarah. Dengan demikian, potensi ketidaksesuaian antara target perencanaan dan realisasi pembangunan dapat diketahui lebih dini.

Rendy juga menegaskan pentingnya evaluasi secara berkala sebagai bagian dari pengendalian pembangunan. Langkah tersebut diperlukan agar setiap hambatan dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti melalui perbaikan kebijakan maupun pelaksanaan program.

Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan bukan sekadar seberapa besar anggaran yang terserap, melainkan sejauh mana belanja pemerintah menghasilkan perubahan positif bagi masyarakat.

Konsistensi Dokumen Perencanaan Jadi Prioritas 2027

Memasuki penyusunan program pembangunan 2027, Pemkab Blitar didorong menjaga konsistensi dan kesinambungan seluruh dokumen perencanaan daerah.

Dokumen tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD), hingga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Selain kesesuaian dokumen, setiap program prioritas harus memiliki indikator kinerja yang jelas, sasaran yang terukur, target realistis, serta dukungan anggaran yang berorientasi pada hasil.

Rendy menilai koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting untuk memastikan perencanaan tidak berhenti pada tataran administratif. Sinergi antara Bappeda/Bappedalitbang, perangkat daerah pengelola keuangan, dan organisasi perangkat daerah (OPD) pelaksana harus berjalan secara konsisten.

Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mencegah tumpang tindih program, meningkatkan efisiensi belanja, serta memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

"Perencanaan yang baik harus diwujudkan dalam anggaran yang tepat, pelaksanaan yang terukur, dan hasil pembangunan yang benar-benar dirasakan oleh rakyat," pungkas Rendy.

Melalui penguatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran berbasis SIPD, Kemendagri berharap Pemerintah Kabupaten Blitar mampu membangun tata kelola pembangunan yang semakin efektif, transparan, dan akuntabel.

Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan kualitas belanja daerah agar setiap kebijakan dan alokasi anggaran pada 2027 tidak hanya memenuhi ketentuan administrasi, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

S Aminah Firdaus