Kemendagri Minta Daerah Perkuat Sinergi Pusat-Daerah dalam Penetapan Upah Minimum 2027
Jakarta, Monitor Pos - Pemerintah daerah diminta memperkuat koordinasi dan kesiapan dalam menghadapi penetapan Upah Minimum Tahun 2027. Selain memastikan perlindungan dan kesejahteraan pekerja, kebijakan pengupahan juga harus mempertimbangkan kondisi perekonomian daerah, produktivitas tenaga kerja, serta keberlangsungan dunia usaha.
Arahan tersebut disampaikan Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Restuardy Daud, dalam Pertemuan Pusat dan Daerah dalam rangka Persiapan Penetapan Upah Minimum Tahun 2027 di Arya Duta Hotel Menteng, Jakarta, beberapa waktu lalu.
Restuardy menegaskan, penetapan upah minimum merupakan salah satu kebijakan strategis yang memiliki implikasi luas terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan setiap tahapan penetapan berjalan sesuai regulasi, dengan mempertimbangkan berbagai kepentingan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan dan perekonomian.
Ia juga memberikan apresiasi kepada pemerintah daerah yang telah menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Konsistensi tersebut diharapkan menjadi landasan dalam menjaga kualitas tata kelola kebijakan pengupahan pada tahun-tahun berikutnya.
Menurutnya, keputusan mengenai besaran upah minimum tidak hanya berdampak pada hubungan antara pekerja dan perusahaan, tetapi juga berpengaruh terhadap daya beli masyarakat, penerimaan daerah, iklim investasi, hingga stabilitas sosial dan ketertiban umum.
Dalam mekanisme penetapannya, UMP ditetapkan oleh gubernur. Adapun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) ditetapkan gubernur berdasarkan rekomendasi bupati atau wali kota yang bersumber dari usulan Dewan Pengupahan Daerah.
“Keputusan tersebut berpengaruh langsung pada keberlangsungan iklim investasi dan usaha, daya beli masyarakat, penerimaan daerah, bahkan stabilitas sosial dan ketertiban umum di wilayah masing-masing,” ungkap Restuardy Senin (16/11/2026).
Persiapan penetapan upah minimum tahun mendatang, lanjutnya, juga perlu memperhatikan perkembangan regulasi terbaru, termasuk terbitnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan pada 28 Oktober 2026. Kondisi tersebut menuntut pemerintah pusat dan daerah untuk meningkatkan ketelitian, memperkuat koordinasi, serta memastikan kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang jelas.
Dalam evaluasi pengupahan, rata-rata UMP di 38 provinsi pada 2026 tercatat sekitar Rp3,53 juta per bulan. Angka tersebut meningkat dibandingkan rata-rata tahun 2025 yang mencapai Rp3,32 juta per bulan.
Namun, peningkatan tersebut belum menghilangkan kesenjangan upah antardaerah. DKI Jakarta mencatat UMP tertinggi sebesar Rp5,73 juta, sedangkan provinsi dengan UMP terendah berada pada kisaran Rp2,3 juta. Perbedaan yang cukup signifikan ini memperlihatkan pentingnya mempertimbangkan karakteristik ekonomi, kemampuan daerah, dan kondisi pasar tenaga kerja dalam merumuskan kebijakan pengupahan.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) juga menunjukkan rata-rata upah buruh nasional meningkat dari Rp3,33 juta pada Agustus 2025 menjadi Rp3,42 juta pada Agustus 2026. Meski mengalami kenaikan, angka tersebut masih berada di bawah rata-rata UMP 2026.
Restuardy menjelaskan bahwa kedua indikator tersebut memiliki cakupan pengukuran berbeda. Data rata-rata upah buruh BPS turut mencakup pekerja di usaha kecil dan sektor informal yang tidak seluruhnya tercakup dalam penerapan ketentuan upah minimum.
Meski demikian, kondisi tersebut menjadi perhatian bersama bahwa keberhasilan kebijakan pengupahan tidak cukup hanya dilihat dari besaran nominal yang ditetapkan. Kepatuhan perusahaan dalam memenuhi ketentuan serta efektivitas pengawasan pemerintah daerah menjadi faktor penting untuk memastikan perlindungan pekerja berjalan optimal.
Hal ini terutama perlu mendapat perhatian pada sektor perdagangan, akomodasi dan makan minum, serta pertanian yang menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar, tetapi rata-rata upahnya masih berada di bawah rata-rata upah minimum.
Untuk mengantisipasi berbagai tantangan tersebut, Restuardy menyampaikan enam arahan strategis kepada pemerintah daerah sebagai pedoman dalam mempersiapkan penetapan upah minimum 2027.
Pertama, pemerintah daerah wajib memastikan seluruh proses penetapan upah minimum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk mengikuti tahapan dan tenggat waktu yang telah ditetapkan pemerintah.
Kedua, optimalisasi peran Dewan Pengupahan Daerah sebagai wadah komunikasi dan pembahasan bersama antara pemerintah, pengusaha, serikat pekerja, serta akademisi. Forum tersebut harus mampu menghasilkan pertimbangan yang objektif dan konstruktif dalam merumuskan kebijakan pengupahan.
Ketiga, peningkatan produktivitas tenaga kerja harus menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Produktivitas dinilai penting untuk mendukung peningkatan kesejahteraan pekerja sekaligus memperkuat daya saing perekonomian.
Keempat, pemerintah daerah perlu mendorong penerapan struktur dan skala upah di setiap perusahaan. Dengan demikian, sistem pengupahan dapat berkembang secara lebih proporsional dan tidak hanya bertumpu pada ketentuan upah minimum.
Kelima, keseimbangan antara perlindungan pekerja dan keberlangsungan usaha harus tetap dijaga. Kebijakan pengupahan perlu memberikan kepastian bagi pekerja sekaligus menciptakan iklim usaha yang sehat, kondusif, dan mampu mendorong investasi serta penciptaan lapangan kerja.
Keenam, pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan pengupahan harus diperkuat. Pemerintah daerah perlu memastikan perusahaan menjalankan kewajibannya sehingga kebijakan yang telah ditetapkan tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh pekerja.
Pertemuan koordinasi tersebut melibatkan berbagai unsur kementerian dan lembaga, antara lain Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kemendagri, Kementerian Ketenagakerjaan, BPS, dan BPJS Ketenagakerjaan. Kegiatan ini juga dihadiri kepala perangkat daerah yang menangani urusan ketenagakerjaan serta kepala biro hukum provinsi se-Indonesia.
Adapun kepala perangkat daerah bidang ketenagakerjaan dan kepala bagian hukum kabupaten/kota se-Indonesia mengikuti kegiatan melalui konferensi daring. Sejumlah narasumber dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Ketenagakerjaan, BPS, serta Ketua Pusat Kajian Statistik Sosial Politeknik Statistika STIS-BPS turut memberikan pemaparan mengenai konsep, data, dan implementasi kebijakan pengupahan.
Melalui forum koordinasi tersebut, Kemendagri mendorong terwujudnya kesamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah agar proses penetapan upah minimum 2027 dapat berlangsung lebih terarah, akuntabel, dan responsif terhadap kondisi masing-masing wilayah.
Sinergi lintas pemerintahan ini diharapkan menjadi bagian penting dalam mewujudkan kebijakan pengupahan yang berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan pekerja, sekaligus menjaga daya saing daerah dan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi nasional.
Syafira NS
