Ketua MA Sunarto: Jaksa Harus Tegas Menegakkan Hukum, tetapi Tidak Kehilangan Nurani
Jakarta, Monitor Pos ~ Integritas dan keberanian moral menjadi modal utama yang harus dimiliki setiap aparat penegak hukum dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Pesan tersebut ditegaskan Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., saat memberikan kuliah umum kepada peserta Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXXIII Gelombang II Tahun 2026, Rabu (18/11).
Kegiatan yang berlangsung di Aula Sasana Adhika Karyya, Kampus A Badan Diklat Kejaksaan Agung RI tersebut menjadi bagian penting dalam pembekalan calon jaksa sebelum mengemban tugas sebagai aparat penegak hukum. Dalam kesempatan itu, Ketua MA mengingatkan bahwa penguasaan ilmu hukum saja tidak cukup tanpa disertai karakter, tanggung jawab, dan kepekaan terhadap persoalan sosial.
Menurut Sunarto, jaksa memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana karena menjalankan fungsi dominus litis atau pengendali perkara. Kedudukan tersebut menuntut setiap jaksa mampu menggunakan kewenangannya secara profesional, objektif, dan bertanggung jawab dengan tetap berpedoman pada nilai-nilai keadilan.
Dalam pemaparannya, Ketua MA menyampaikan empat pesan mendasar yang perlu menjadi pedoman bagi para calon jaksa dalam menjalankan profesinya.
Penegakan hukum harus berpijak pada tujuan bernegara
Pesan pertama berkaitan dengan orientasi penegakan hukum yang harus sejalan dengan tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Sunarto menegaskan bahwa keberadaan institusi penegak hukum bukan semata-mata untuk menjalankan aturan secara formal, melainkan juga memastikan negara hadir dalam memberikan perlindungan, menjamin hak masyarakat, dan mewujudkan pelayanan publik yang berkeadilan.
Karena itu, calon jaksa harus memahami bahwa setiap keputusan dan tindakan hukum memiliki konsekuensi terhadap kehidupan masyarakat. Penegakan hukum harus mampu memberikan manfaat nyata, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif.
Budaya negatif harus ditinggalkan
Pesan kedua menyoroti pentingnya membangun mentalitas profesional sekaligus menghilangkan budaya negatif yang berpotensi merusak institusi penegak hukum.
Mengutip pemikiran antropolog Koentjaraningrat, Sunarto menguraikan lima mentalitas yang dapat menghambat kemajuan bangsa, yakni budaya asal jadi, mentalitas menerabas, kurang disiplin dan bertanggung jawab, kurang percaya diri, serta sikap apatis dan lesu.
Guru besar Universitas Airlangga tersebut secara khusus mengingatkan bahaya mentalitas menerabas karena dapat menjadi pintu masuk berbagai praktik penyimpangan, termasuk suap, nepotisme, dan penyalahgunaan kewenangan.
Ia mengajak para calon jaksa untuk membangun budaya kerja yang menjunjung tinggi kedisiplinan, kejujuran, profesionalisme, serta keberanian menolak segala bentuk intervensi dan perilaku koruptif.
Keadilan harus berorientasi pada kebutuhan manusia
Pesan ketiga adalah perlunya perubahan paradigma penegakan hukum menuju people-centred justice system, yakni sistem peradilan yang menempatkan manusia sebagai pusat pelayanan keadilan.
Sunarto menilai keberhasilan lembaga peradilan tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan banyaknya perkara yang diselesaikan. Lebih dari itu, sistem peradilan harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat, melindungi hak-hak warga negara, serta menghadirkan keadilan yang dapat dirasakan secara nyata.
"Melalui paradigma tersebut, para calon jaksa diharapkan mampu menjadi penegak hukum yang tidak hanya tegas dalam menjalankan kewenangan, tetapi juga memiliki kepekaan sosial, memahami akar permasalahan, dan berorientasi pada pemulihan hak-hak masyarakat," ujar Sunarto.
Menurutnya, pendekatan tersebut penting agar penegakan hukum tidak kehilangan dimensi kemanusiaan. Ketegasan dalam menerapkan hukum harus berjalan beriringan dengan kebijaksanaan, empati, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.
Kepercayaan publik merupakan amanah yang harus dijaga
Pesan keempat berkaitan dengan pentingnya mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Dalam paparannya, Sunarto mengapresiasi capaian Kejaksaan RI yang memperoleh tingkat kepercayaan publik sebesar 80 persen berdasarkan survei Indikator Politik Indonesia pada Januari 2026. Sementara itu, survei GoodStats/Muda Bicara periode Januari–Maret 2026 mencatat tingkat kepercayaan generasi muda terhadap Kejaksaan mencapai 60,3 persen.
Ia menilai capaian tersebut merupakan modal sekaligus amanah besar yang harus dipertahankan melalui konsistensi integritas, profesionalisme, transparansi, dan kualitas pelayanan hukum.
Menurut Sunarto, kepercayaan publik tidak cukup dibangun melalui keberhasilan penanganan perkara, tetapi juga melalui perilaku aparat yang mencerminkan kejujuran dan tanggung jawab dalam setiap pelaksanaan tugas.
Mengakhiri kuliah umum, Ketua MA ke-15 tersebut mengingatkan para peserta PPPJ agar tidak menjadikan jabatan sebagai sarana memperoleh kekuasaan atau keuntungan pribadi. Sebaliknya, jabatan harus dipandang sebagai amanah untuk mengabdi kepada masyarakat, bangsa, dan negara.
"Tunaikanlah jabatan dengan rendah hati, hati-hati, dan sepenuh hati. Rendah hati dalam memandang jabatan sebagai amanah, hati-hati dalam menggunakan kewenangan, dan sepenuh hati dalam mengabdikan diri bagi tegaknya hukum dan keadilan," pesan Sunarto.
Melalui kuliah umum tersebut, diharapkan para calon jaksa tidak hanya tumbuh menjadi aparat yang memiliki kecakapan teknis dan penguasaan hukum, tetapi juga memiliki integritas, keberanian moral, serta kepedulian terhadap rasa keadilan masyarakat.
Pembentukan jaksa yang profesional dan berkarakter menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat sistem penegakan hukum nasional. Pada akhirnya, kualitas penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kuatnya aturan, tetapi juga oleh integritas dan nurani orang-orang yang menjalankannya.
@Iyus
