MA Perketat Integritas Rekrutmen Hakim, Sobandi Ingatkan Peserta Hindari Praktik Lobi
Jakarta, Monitor Pos ~ Mahkamah Agung (MA) menegaskan komitmennya menjaga integritas dalam proses rekrutmen calon hakim tahun 2026. Seluruh peserta diminta mengandalkan kemampuan dan kompetensi pribadi serta menghindari segala bentuk upaya yang dapat mencederai objektivitas seleksi.
Penegasan tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Sobandi, saat membuka ujian tertulis Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) calon hakim dari jalur Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Pengadilan Tinggi Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Menurut Sobandi, proses seleksi bukan sekadar tahapan administratif untuk mengisi kebutuhan hakim di lingkungan peradilan, melainkan bagian dari upaya strategis MA dalam memperoleh sumber daya manusia berkualitas yang mampu menjalankan tugas penegakan hukum dan keadilan.
Ia mengingatkan bahwa profesi hakim memiliki tanggung jawab besar terhadap masyarakat dan negara. Oleh karena itu, seseorang yang ingin menduduki jabatan tersebut tidak cukup hanya memiliki kecerdasan intelektual dan penguasaan hukum, tetapi juga harus mempunyai integritas moral yang kuat.
"Integritas adalah fondasi utama yang harus Saudara miliki sejak mengikuti proses seleksi ini," ujarnya di hadapan para peserta.
Sobandi, yang juga merupakan Hakim Agung pada Kamar Perdata, menekankan bahwa jabatan hakim harus dipandang sebagai amanah untuk menegakkan hukum dan keadilan, bukan semata-mata sebagai jenjang karier atau pekerjaan. Nilai kejujuran dan tanggung jawab harus menjadi prinsip yang melekat sejak seseorang mengikuti proses seleksi hingga nantinya menjalankan tugas sebagai hakim.
Dalam arahannya, ia secara khusus mengingatkan peserta agar tidak mencoba memperoleh kelulusan melalui pendekatan pribadi kepada pimpinan MA, ketua panitia, maupun anggota panitia seleksi.
Ia menegaskan bahwa tidak ada jalur khusus ataupun jaminan kelulusan melalui kedekatan dengan pihak tertentu. Seluruh hasil seleksi harus ditentukan berdasarkan kompetensi dan kemampuan masing-masing peserta.
Bahkan, Sobandi menyatakan pihaknya tidak akan ragu meneruskan dugaan pelanggaran kepada Badan Pengawasan (Bawas) MA maupun pimpinan MA apabila ditemukan peserta yang berupaya memengaruhi proses seleksi dengan cara-cara tidak semestinya.
"Hari ini Saudara memperoleh kesempatan untuk menunjukkan kompetensi dan kemampuan terbaik," pesannya.
Ia meminta seluruh peserta memanfaatkan kesempatan tersebut dengan penuh kesungguhan, percaya pada kemampuan diri sendiri, serta menjunjung tinggi kejujuran dalam setiap tahapan ujian.
Seleksi Kompetensi Bidang ini merupakan bagian dari pengadaan calon hakim Tahun Anggaran 2026 yang secara khusus diperuntukkan bagi PNS di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Rekrutmen tersebut dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan hakim pada tiga lingkungan peradilan, yakni peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara (TUN).
Pelaksanaan ujian tertulis berlangsung serentak di 34 wilayah di Indonesia dengan jumlah keseluruhan mencapai 2.488 peserta. Tingginya jumlah peserta menunjukkan besarnya persaingan untuk memperoleh formasi hakim yang tersedia.
Khusus di lokasi Pengadilan Tinggi Jakarta, tercatat sebanyak 131 peserta mengikuti ujian. Mereka terdiri atas 80 peserta untuk lingkungan peradilan umum, 34 peserta peradilan agama, dan 17 peserta peradilan tata usaha negara.
Pembukaan ujian tersebut turut dihadiri Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Suharto, S.H., M.Hum., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Dr. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum., serta Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nugroho Setiadji.
Setelah menyelesaikan ujian tertulis pada 18 November 2026, para peserta dijadwalkan melanjutkan tahapan kedua SKB berupa tes berbasis Computer Assisted Test (CAT) pada Kamis (19/11/2026).
Melalui proses seleksi yang mengedepankan kompetensi dan integritas, Mahkamah Agung berharap dapat menjaring calon hakim yang tidak hanya unggul dalam kemampuan akademis, tetapi juga memiliki karakter, moralitas, dan keberanian untuk menegakkan hukum secara independen.
Penegasan tersebut sekaligus menjadi pesan bahwa kualitas lembaga peradilan harus dibangun sejak proses penerimaan sumber daya manusianya. Hakim yang berintegritas lahir dari proses seleksi yang jujur, transparan, dan bebas dari praktik penyalahgunaan pengaruh.
@Iyus
