MA Perkuat Peran Peradilan dalam Menghadapi Perubahan Iklim, Perma Nomor 1 Tahun 2023 Jadi Instrumen Keadilan Lingkungan

Table of Contents


Antalya Turkiye, Monitor Pos ~ 
Mahkamah Agung Republik Indonesia terus memperkuat kontribusi lembaga peradilan dalam menghadapi krisis perubahan iklim melalui pengembangan mekanisme penegakan hukum dan pemulihan lingkungan hidup. Komitmen tersebut disampaikan Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, Prof. Hamdi, dalam Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (COP31-UNFCCC) di Antalya Expo Center, Turkiye, Kamis (19/11/2026).

Dalam forum internasional tersebut, Prof. Hamdi membawakan paparan berjudul “Supreme Court Regulation No. 1 of 2023: Advancing Climate Justice through Judicial Mechanisms” pada sesi diskusi bertema “Strengthening Environmental Law Enforcement as a Catalyst for Climate Change Mitigation”. Kegiatan yang berlangsung pukul 12.00–13.30 waktu setempat atau 16.00–17.30 WIB tersebut diselenggarakan di Paviliun Indonesia.

Diskusi ini turut menghadirkan Hakim Agung Kamar Pidana Dr. Syamsul Arief, Profesor Hukum sekaligus Direktur Melbourne Climate Futures University of Melbourne Prof. Jacqueline Peel, Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Dr. Dodi Kurniawan, serta Legal Officer United Nations Environment Programme (UNEP) Renee Gift.

Di hadapan para peserta dari berbagai latar belakang internasional, Prof. Hamdi memaparkan perjalanan panjang Mahkamah Agung dalam membangun sistem peradilan yang memiliki perspektif perlindungan lingkungan. Menurutnya, upaya tersebut tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui serangkaian kebijakan dan penguatan kapasitas hakim.

Langkah awal dimulai pada 2012 melalui Program Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup. Selanjutnya, pada 2014, Mahkamah Agung membentuk kelompok kerja untuk memperkuat kebijakan dan penanganan perkara lingkungan hidup. Perjalanan tersebut kemudian menghasilkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pedoman Mengadili Perkara Lingkungan Hidup.

Regulasi tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam memastikan bahwa proses peradilan tidak hanya berorientasi pada penentuan pihak yang bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan, tetapi juga mendorong pemulihan terhadap ekosistem yang terdampak.

Peradilan Tidak Berhenti pada Penjatuhan Sanksi

Dalam paparannya, Prof. Hamdi menekankan bahwa keadilan lingkungan harus diwujudkan melalui langkah nyata. Pengadilan memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa kerusakan lingkungan memperoleh penanganan yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat Perma Nomor 1 Tahun 2023 yang menempatkan pemulihan lingkungan sebagai bagian penting dari penyelesaian perkara lingkungan hidup.

Ia juga menyoroti perkembangan litigasi iklim di Indonesia. Dengan mengutip laporan Global Climate Litigation Report: 2025 Status Review, Prof. Hamdi menyampaikan bahwa terdapat 17 perkara terkait perubahan iklim di Indonesia.

Data tersebut menunjukkan bahwa persoalan perubahan iklim semakin mendapatkan perhatian dalam proses hukum. Kondisi ini sekaligus memperlihatkan bahwa lembaga peradilan memiliki ruang kontribusi yang semakin penting dalam mendorong kepatuhan terhadap hukum lingkungan dan memperkuat upaya penanganan perubahan iklim.

Perma 1 Tahun 2023 Dorong Pemulihan yang Terukur

Lebih lanjut, Prof. Hamdi menjelaskan sejumlah mekanisme dalam Perma Nomor 1 Tahun 2023 yang dirancang agar putusan pengadilan tidak berhenti sebagai dokumen hukum, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan di lapangan.

Pasal 58 dan Pasal 59 mengatur mekanisme keterlaksanaan segera, sehingga perintah pengadilan tertentu dapat dilaksanakan tanpa harus menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, Pasal 55 mengatur penyusunan rencana pemulihan lingkungan hidup.

Adapun Pasal 67 memberikan landasan bagi pembentukan tim pengawas yang bertugas memantau pelaksanaan serta perkembangan langkah-langkah pemulihan lingkungan.

Menurut Prof. Hamdi, mekanisme tersebut penting untuk menjembatani putusan pengadilan dengan tindakan pemulihan yang nyata. Dengan adanya pengawasan dan rencana pemulihan yang terukur, pelaksanaan putusan diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi lingkungan dan masyarakat.

Sebagai gambaran, dalam paparannya juga disampaikan data mengenai 30 gugatan lingkungan hidup yang diajukan pemerintah melalui Kementerian Lingkungan Hidup. Dari jumlah tersebut, tiga perkara saat ini berada pada tahap pemulihan yang sedang berjalan.

Data tersebut memperlihatkan bahwa litigasi lingkungan dapat menjadi sarana untuk mendorong pertanggungjawaban sekaligus memastikan adanya tindakan perbaikan atas kerusakan lingkungan.

Pemulihan Ekosistem sebagai Bagian dari Mitigasi Iklim

Salah satu poin penting yang menjadi perhatian dalam paparan Prof. Hamdi adalah hubungan antara pemulihan lingkungan hidup dan mitigasi perubahan iklim.

Menurutnya, rehabilitasi ekosistem yang mengalami kerusakan tidak hanya bertujuan mengembalikan fungsi lingkungan, tetapi juga memiliki kontribusi terhadap pengendalian perubahan iklim. Ekosistem yang dipulihkan dapat meningkatkan kemampuan penyerapan karbon, mengurangi emisi gas rumah kaca, serta memperkuat ketahanan lingkungan dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Dengan demikian, penyelesaian perkara lingkungan melalui mekanisme peradilan memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar penegakan tanggung jawab hukum. Putusan yang berorientasi pada pemulihan juga dapat menjadi bagian dari strategi mitigasi iklim dan perlindungan kehidupan masyarakat dalam jangka panjang.

Perspektif tersebut menegaskan bahwa sektor peradilan memiliki kontribusi penting dalam agenda perubahan iklim. Melalui putusan yang efektif dan mekanisme pengawasan yang memadai, pengadilan dapat mendorong para pihak untuk tidak hanya mematuhi ketentuan hukum, tetapi juga mengambil tanggung jawab dalam memperbaiki kerusakan lingkungan.

Membawa Praktik Peradilan Indonesia ke Forum Internasional

Partisipasi Mahkamah Agung dalam COP31-UNFCCC menjadi kesempatan untuk memperkenalkan perkembangan kebijakan dan praktik peradilan lingkungan Indonesia kepada komunitas internasional.

Pemaparan mengenai Perma Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan bahwa Indonesia terus mengembangkan pendekatan hukum yang menghubungkan penegakan hukum, pertanggungjawaban, dan pemulihan lingkungan. Kerangka tersebut sekaligus memperlihatkan bagaimana mekanisme peradilan dapat berkontribusi dalam mendukung agenda mitigasi perubahan iklim.

Menutup paparannya, Prof. Hamdi menegaskan bahwa keadilan lingkungan tidak akan terwujud secara utuh apabila hanya berhenti pada pengakuan terhadap hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Diperlukan tindakan konkret untuk memperbaiki kerusakan, memulihkan ekosistem, serta melindungi kehidupan manusia.

Pesan tersebut menjadi penegasan bahwa keberhasilan penegakan hukum lingkungan tidak semata-mata diukur dari adanya putusan pengadilan, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut mampu menghadirkan pemulihan yang bermakna.

Melalui penguatan mekanisme peradilan lingkungan, Mahkamah Agung menegaskan peran strategis lembaga peradilan dalam menjawab tantangan perubahan iklim sekaligus mendorong terwujudnya keadilan lingkungan yang memberikan manfaat nyata bagi generasi sekarang dan mendatang.

@Iyus