MA Siapkan 55 Hakim Ad Hoc PHI Ikuti Sertifikasi Nasional, Kompetensi Ketenagakerjaan Diperkuat

Table of Contents


Jakarta, Monitor Pos ~
 Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Teknis Peradilan, Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK), memanggil 55 peserta untuk mengikuti Pelatihan Sertifikasi Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) seluruh Indonesia. Program ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia peradilan dalam menangani berbagai persoalan dan sengketa ketenagakerjaan.

Pemanggilan tersebut tertuang dalam surat Nomor 823/BSDK.3/DL1.6/XI/2026 tertanggal 17 November 2026 yang ditandatangani secara elektronik oleh Plt. Kepala Pusdiklat Teknis Peradilan, Darmoko Yuti Witanto, dan ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia.

Pelatihan dijadwalkan berlangsung pada 26 November hingga 19 Desember 2026 dengan menerapkan metode pembelajaran campuran atau blended learning. Skema ini menggabungkan pembelajaran mandiri berbasis elektronik dengan pendidikan tatap muka untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada peserta.

Tahap pertama dilaksanakan pada 26 November sampai 4 Desember 2026 melalui sistem e-Learning Mahkamah Agung. Selanjutnya, tahap kedua berlangsung secara klasikal di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Megamendung, Bogor, pada 6–19 Desember 2026. Acara pembukaan dijadwalkan pada Senin, 7 Desember 2026, sedangkan penutupan dilaksanakan Jumat, 18 Desember 2026.

Sebanyak 55 peserta yang dipanggil berasal dari 28 wilayah Pengadilan Tinggi di Indonesia. Sebaran peserta mencerminkan cakupan nasional program sertifikasi tersebut, mulai dari wilayah barat Indonesia hingga kawasan timur, termasuk Papua. Dari wilayah Papua, masing-masing satu peserta tercatat berasal dari Pengadilan Negeri Jayapura dan Pengadilan Negeri Manokwari.

Perkuat Penguasaan Hukum Ketenagakerjaan

Kurikulum pelatihan dirancang untuk memperkuat kemampuan teknis dan pemahaman substantif hakim dalam memeriksa serta memutus perkara hubungan industrial. Pada tahap pembelajaran mandiri, peserta akan mempelajari 16 materi yang mencakup berbagai aspek hukum ketenagakerjaan dan praktik peradilan PHI.

Materi pembelajaran diawali dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim serta Teori dan Politik Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. Selanjutnya, peserta akan mendalami persoalan pengupahan, pemutusan hubungan kerja (PHK), hukum acara Pengadilan Hubungan Industrial, hingga konsep judicial activism dalam penyelesaian perkara PHI.

Kurikulum tersebut juga mencakup putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan dengan perkara hubungan industrial, perlindungan hukum terhadap pekerja perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta teknik penyusunan putusan.

Komposisi materi tersebut menunjukkan bahwa pelatihan tidak hanya diarahkan pada peningkatan penguasaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan hakim memahami kompleksitas hubungan kerja, dinamika ketenagakerjaan, dan perlindungan hak-hak para pihak yang berperkara.

Dengan pembekalan tersebut, para hakim diharapkan mampu menjalankan fungsi peradilan secara profesional, objektif, dan berorientasi pada kepastian hukum serta keadilan bagi pekerja maupun pemberi kerja.

Kepatuhan Peserta Menjadi Perhatian

Dalam pelaksanaan program, Pusdiklat Teknis Peradilan menetapkan mekanisme registrasi melalui laman laskar.bsdk.mahkamahagung.go.id. Seluruh peserta, baik yang bersedia maupun tidak bersedia mengikuti pelatihan, diwajibkan menyampaikan konfirmasi melalui sistem tersebut.

Peserta yang menyatakan bersedia wajib mengunggah surat tugas dan pas foto berlatar belakang merah. Batas akhir pendaftaran ditetapkan pada 23 November 2026. Peserta yang belum melakukan registrasi hingga batas waktu tersebut akan dianggap tidak bersedia mengikuti pelatihan.

Selain itu, seluruh peserta diwajibkan telah memiliki akun Single Sign-On (SSO)/SIMARI sebagai akses untuk mengikuti pembelajaran melalui e-Learning Mahkamah Agung.

Pusdiklat juga menegaskan bahwa keikutsertaan pada tahap pembelajaran mandiri merupakan persyaratan untuk melanjutkan ke tahap klasikal. Peserta yang tidak mengikuti Tahap I tidak diperkenankan mengikuti Tahap II dan akan dilaporkan kepada Badan Pengawasan serta Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Ketentuan tersebut merujuk pada Memorandum Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI Nomor 57/Tuaka Bin/M/V/2021. Dalam memorandum itu, penolakan mengikuti pendidikan dan pelatihan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikategorikan sebagai pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, khususnya butir ke-10 mengenai perilaku profesional.

Bagi peserta yang tidak bersedia mengikuti pelatihan, diwajibkan menyampaikan surat pernyataan tertulis berisi alasan penolakan beserta bukti pendukung yang relevan dan diketahui oleh Ketua Pengadilan masing-masing.

Jaminan Pembiayaan dan Transparansi Pelaksanaan

Dari aspek pembiayaan, biaya perjalanan dan akomodasi peserta dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BSDK Tahun Anggaran 2026. Penggantian biaya transportasi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.

Penggantian biaya perjalanan hanya dapat diberikan apabila peserta menyerahkan bukti perjalanan yang sah dalam bentuk cetak sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam surat pemanggilan tersebut, Pusdiklat Teknis Peradilan juga menegaskan komitmen menjaga integritas penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan tidak menerima pemberian dalam bentuk apa pun. Apabila ditemukan penyimpangan dalam pelayanan atau pelaksanaan kegiatan, peserta maupun pihak terkait dapat menyampaikan pengaduan melalui Sistem Informasi Pengawasan (Siwas) Mahkamah Agung RI.

Penyelenggaraan Pelatihan Sertifikasi Hakim Ad Hoc PHI ini diharapkan menjadi langkah strategis Mahkamah Agung dalam meningkatkan kualitas dan kapasitas hakim yang menangani perkara hubungan industrial di seluruh Indonesia.

Melalui pembelajaran yang terstruktur, penguatan pemahaman hukum ketenagakerjaan, serta penegakan standar profesionalisme, Mahkamah Agung terus mendorong terwujudnya peradilan yang kompeten, berintegritas, dan mampu memberikan penyelesaian sengketa hubungan industrial secara adil serta berkepastian hukum.

@Iyus