Mendagri Dorong Pembaruan UU Adminduk, NIK Diperkuat sebagai Identitas Tunggal Terintegrasi

Table of Contents


Jakarta, Monitor Pos - 
 Pemerintah mendorong pembaruan regulasi administrasi kependudukan melalui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Administrasi Kependudukan (Adminduk). Pembaruan ini diarahkan untuk memperkuat integrasi data nasional, meningkatkan perlindungan data pribadi, serta menghadirkan pelayanan kependudukan yang lebih efektif, aman, dan mudah diakses masyarakat.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI atas inisiatif pembentukan RUU tersebut. Menurutnya, penyusunan regulasi baru menjadi langkah strategis untuk menyesuaikan tata kelola administrasi kependudukan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan pelayanan publik.

Hal itu disampaikan Tito dalam Rapat Kerja Tingkat I bersama Komisi II DPR RI dalam rangka pembahasan RUU tentang Administrasi Kependudukan di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Tito menjelaskan, pembaruan kerangka hukum adminduk diperlukan untuk menjawab berbagai tantangan, mulai dari perkembangan teknologi informasi, kebutuhan integrasi data lintas sektor, mobilitas penduduk, hingga penguatan pelindungan data pribadi.

Dalam pembahasan tersebut, pemerintah mendorong penguatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai identitas tunggal atau Single Identity Number. Kebijakan ini diharapkan dapat menyederhanakan proses identifikasi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik sehingga tidak lagi harus berulang kali menggunakan nomor identitas berbeda.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menilai integrasi dan interoperabilitas sistem informasi antarlembaga perlu diperkuat. Meski demikian, Tito menegaskan bahwa integrasi tidak berarti seluruh data sektoral harus dilebur ke dalam satu basis data. Setiap kementerian dan lembaga tetap memiliki tanggung jawab terhadap pengelolaan data sesuai tugas dan kewenangannya.

“Interoperabilitas tidak cukup hanya dimaknai sebagai keterhubungan teknis antarsistem. Interoperabilitas harus didukung oleh mekanisme, prosedur, standar data, tata kelola akses, keamanan informasi, serta pembatasan tujuan pemanfaatan,” ujarnya.

Pemerintah juga mengusulkan pembatasan akses pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pengguna hanya untuk kepentingan verifikasi dan validasi. Lembaga yang memperoleh akses diwajibkan menjaga kerahasiaan, keutuhan, dan kebenaran data, serta tidak diperbolehkan menyimpan data yang telah diakses ataupun menyerahkan dan memperjualbelikannya kepada pihak lain.

Selain penguatan NIK, pemerintah mendorong pengembangan Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan. IKD dipandang bukan sekadar aplikasi pada perangkat elektronik, melainkan sistem informasi yang merepresentasikan KTP elektronik (KTP-el) dan dokumen kependudukan lainnya.

Tito turut menekankan pentingnya kejelasan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Pengaturan tersebut diperlukan untuk mencegah tumpang tindih tanggung jawab sekaligus memastikan penyelenggaraan adminduk berjalan efektif.

Di tengah percepatan digitalisasi, pemerintah juga memastikan pelayanan tetap menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Penduduk yang belum memiliki perangkat elektronik, terkendala jaringan internet, maupun memiliki keterbatasan kemampuan digital harus tetap mendapatkan akses terhadap layanan administrasi kependudukan melalui mekanisme yang tersedia.

Aspek pelayanan dalam kondisi darurat dan bencana juga menjadi perhatian dalam pembahasan RUU tersebut. Menurut Tito, dokumen kependudukan yang hilang atau rusak akibat bencana harus dapat segera diterbitkan kembali agar masyarakat tetap memiliki identitas dan dapat mengakses berbagai layanan yang dibutuhkan.

Ia mencontohkan penanganan bencana di sejumlah wilayah Sumatera dan Flores, ketika banyak dokumen kependudukan hanyut atau rusak akibat banjir. Ketersediaan data pada server Kementerian Dalam Negeri memungkinkan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengirimkan tim untuk membantu penerbitan kembali dokumen masyarakat terdampak.

“Ini kami sudah merasakan betul pada saat bencana Sumatera, di tiga provinsi, 53 kabupaten, juga ada bencana di Flores, banyak sekali dokumen-dokumen yang terbawa hanyut, banjir, dan lain-lain, tapi kami mengirim tim [Ditjen] Dukcapil karena semua datanya ada di server, di Kemendagri. Jadi hanya dalam satu minggu juga bisa diselesaikan,” tandasnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto telah menugaskan Mendagri bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Hukum, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Sekretaris Negara, serta Menteri Luar Negeri untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU Administrasi Kependudukan.

Rapat kerja tersebut turut dihadiri Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda beserta jajaran pimpinan, Wakil Ketua II Komite I DPD RI Bahar Buasan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria, serta sejumlah pihak terkait.

Melalui pembaruan regulasi ini, pemerintah berharap sistem administrasi kependudukan nasional semakin adaptif terhadap perkembangan zaman, memiliki tata kelola data yang kuat, serta mampu memberikan pelayanan publik yang inklusif, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Syafira NS