OJK Perketat Pengawasan Aset Kripto, Pelanggaran Perdagangan Terancam Sanksi Berat
Jakarta, Monitor Pos ~ Perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia menuntut pengawasan dan penegakan hukum yang semakin adaptif. Untuk mengantisipasi penyalahgunaan transaksi aset digital, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki kewenangan melakukan pembekuan dan pemblokiran terhadap penyelenggaraan transaksi maupun perdagangan aset kripto sebagai bagian dari upaya penanganan perkara dan perlindungan konsumen.
Kewenangan tersebut menjadi salah satu materi yang dibahas Kepala Divisi Pengaturan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto, Iwan Budiman, dalam program Perisai Episode 19 Badan Peradilan Umum (Badilum), Senin (9/11/2026).
Dalam pemaparannya, Iwan menjelaskan bahwa OJK dapat mengambil tindakan pembekuan maupun pemblokiran sepanjang berkaitan dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh OJK.
“Kami bisa melakukan pembekuan atau pemblokiran sepanjang penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh OJK,” ungkap Iwan.
Menurutnya, kewenangan tersebut memiliki peran penting dalam memastikan penanganan tindak pidana aset kripto berjalan secara menyeluruh. Tidak hanya mengungkap pihak yang bertanggung jawab, langkah penegakan hukum juga perlu memastikan aset yang berkaitan dengan perkara dapat diamankan sehingga potensi kerugian konsumen dapat ditekan.
Landasan kewenangan tersebut tercantum dalam Pasal 221E Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi OJK untuk mengambil tindakan terhadap penyelenggaraan transaksi dan/atau perdagangan aset kripto, termasuk dengan melibatkan koordinasi bersama kementerian dan lembaga terkait.
Tidak hanya memperkuat kewenangan pengawasan, regulasi tersebut juga mengatur konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan aktivitas aset kripto secara melawan hukum. Salah satu pelanggaran yang menjadi perhatian adalah penyelenggaraan kegiatan usaha Lembaga Jasa Keuangan (LJK) aset kripto tanpa mengantongi izin OJK.
Pelanggaran tersebut dapat dikenai pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp50 miliar. Sementara itu, aktivitas aset kripto yang tidak ditransaksikan melalui dan/atau dilaporkan kepada bursa dapat diancam pidana penjara paling lama tiga tahun dan denda maksimal Rp5 miliar.
Aspek perlindungan konsumen juga menjadi perhatian dalam pengaturan tersebut. Setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan aset kripto wajib menjaga kerahasiaan rekening, transaksi, dan informasi konsumen. Kewajiban ini diperlukan untuk memastikan keamanan data serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas perdagangan aset digital.
Di samping itu, regulasi turut memberikan perhatian terhadap praktik manipulasi pasar dan insider trading. Penyampaian informasi yang tidak benar atau menyesatkan, penciptaan gambaran semu mengenai aktivitas perdagangan, penggunaan informasi orang dalam untuk kepentingan transaksi, hingga pemanfaatan dokumen palsu dalam penawaran aset kripto merupakan perbuatan yang masuk dalam ruang lingkup larangan.
Terhadap pelanggaran tersebut, ancaman pidana dapat mencapai lima tahun penjara dan denda paling banyak Rp50 miliar. Pemberlakuan sanksi ini mencerminkan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan hukum sekaligus menjaga transparansi dan integritas pasar aset keuangan digital.
Tantangan penegakan hukum semakin kompleks karena aset kripto memiliki karakteristik transaksi yang cepat dan dapat dilakukan lintas wilayah geografis. Kondisi tersebut memungkinkan aset berpindah atau dialihkan dalam waktu singkat, sehingga diperlukan langkah pengamanan yang tepat ketika ditemukan indikasi tindak pidana.
Dalam situasi demikian, pembekuan dan pemblokiran menjadi instrumen yang dapat mendukung proses penelusuran aliran transaksi serta mencegah pengalihan aset yang berkaitan dengan perkara. Upaya tersebut juga diharapkan mampu membatasi dampak pelanggaran agar tidak menimbulkan kerugian yang lebih luas bagi masyarakat.
Melalui penguatan kewenangan, penerapan sanksi pidana, dan koordinasi antarlembaga, pengawasan sektor aset kripto diharapkan semakin efektif. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya membangun ekosistem keuangan digital yang sehat, transparan, bertanggung jawab, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat.
@Iyus