Setelah 18 Tahun Dinantikan, DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Fokus pada Pemulihan Kerugian Negara dan Korban
Jakarta, Monitor Pos ~ Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dipimpin Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Pengesahan regulasi yang telah dinantikan masyarakat selama 18 tahun ini menjadi langkah penting dalam memperkuat upaya pemberantasan tindak pidana korupsi sekaligus mengoptimalkan pemulihan aset hasil kejahatan. Undang-undang tersebut tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga menitikberatkan pada pengembalian kerugian negara dan perlindungan hak-hak korban.
“Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka Rapat Paripurna DPR RI yang ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 pada hari Kamis, tanggal 19 November dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum,” kata Puan saat membuka rapat.
Dalam memimpin sidang tersebut, Puan didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Saan Mustopa, Cucun Ahmad Syamsurijal, dan Sari Yuliati.
Sebelum pengambilan keputusan, Rapat Paripurna terlebih dahulu mendengarkan laporan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman terkait hasil pembahasan RUU Perampasan Aset. Dalam laporannya, Habiburokhman menegaskan bahwa pengesahan regulasi tersebut merupakan jawaban atas kebutuhan hukum yang telah lama diperjuangkan.
“Karena memang sudah 18 tahun ini diusulkan sejak awal dahulu ya, dan sudah satu tahun lebih, undang-undang ini berproses di Komisi III. Tepatnya sejak Agustus 2025,” jelas Habiburokhman.
Ia menjelaskan, urgensi pengesahan RUU Perampasan Aset didorong oleh kebutuhan transformasi paradigma penegakan hukum, dari yang sebelumnya berfokus pada pemidanaan pelaku menjadi pendekatan yang juga mengutamakan pemulihan kerugian negara dan korban tindak pidana.
Menurut Habiburokhman, paradigma penegakan hukum sebelumnya cenderung bertumpu pada pemenjaraan pelaku, putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap, serta pengelolaan aset yang masih terfragmentasi.
Sementara itu, melalui UU Perampasan Aset, pendekatan penegakan hukum diperluas dengan mengedepankan pemulihan aset dan kerugian akibat tindak pidana.
“Yang pertama kondisi saat ini, bahwa ya, tujuan penghukuman sebelumnya hanya adalah pemenjaraan pelaku pidana. Lalu hanya bergantung pada putusan pidana final, fragmentasi pengelolaan, dan korupsinya konvensional,” ungkapnya.
Ia menambahkan, regulasi baru tersebut juga mengatur penyempurnaan hukum acara melalui mekanisme non-conviction based, yakni perampasan aset tanpa harus bergantung pada putusan pidana terhadap pelaku, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang.
Selain itu, pengelolaan aset akan diarahkan pada sistem terpadu berbasis teknologi informasi dan independen. Cakupan tindak pidana yang menjadi perhatian juga diperluas, termasuk korupsi, investasi fiktif, serta kejahatan finansial modern yang berpotensi menimbulkan banyak korban.
Habiburokhman menegaskan bahwa pembahasan RUU tersebut telah mengedepankan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation) dengan melibatkan berbagai pihak dan elemen masyarakat.
Setelah laporan Komisi III DPR RI disampaikan, Rapat Paripurna dilanjutkan dengan penyampaian pandangan pemerintah yang diwakili Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, atas nama Presiden Prabowo Subianto.
Disetujui Seluruh Peserta Rapat Paripurna
Setelah mendengarkan laporan Komisi III dan pandangan pemerintah, Puan selaku pimpinan sidang meminta persetujuan seluruh anggota dewan terhadap RUU Perampasan Aset untuk disahkan menjadi undang-undang.
“Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang?” tanya Puan.
“Setuju,” jawab peserta Rapat Paripurna secara serentak.
Persetujuan tersebut kemudian ditandai dengan ketukan palu pimpinan sidang sebagai tanda resmi disahkannya RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang.
“Terima kasih, Alhamdulillah,” ujar Puan.
Usai pengesahan, Puan menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada pemerintah, khususnya perwakilan Presiden, yang telah bersama-sama DPR RI menyelesaikan pembahasan regulasi tersebut.
Puan juga memberikan penghargaan kepada pimpinan dan seluruh anggota Komisi III DPR RI atas proses pembahasan yang dinilainya telah berjalan secara hati-hati, cermat, dan terbuka.
“Perkenankan pula kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pimpinan dan Anggota Komisi III DPR RI yang telah menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang ini dengan lancar, dengan hati-hati, dan seksama,” ucapnya.
Ia menilai keterbukaan proses pembahasan menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat dapat mengikuti perkembangan penyusunan undang-undang sekaligus memahami substansi regulasi yang dihasilkan.
“Serta dalam pembahasannya bisa diakses oleh publik sehingga tidak ada kesalahpahaman dan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa semua pembahasan bisa juga diakses dan dicermati oleh masyarakat,” tambah Puan.
Puan turut menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan, pendapat, dan saran selama proses pembahasan RUU Perampasan Aset.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan pendapat dan saran sehingga undang-undang ini dapat diselesaikan dengan baik,” tuturnya.
Perkuat Pemberantasan Korupsi dan Pemulihan Aset
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi momentum penting dalam pembaruan sistem hukum nasional, khususnya dalam memperkuat instrumen negara untuk menangani aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan kejahatan lainnya.
Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas penegakan hukum, mengoptimalkan pengembalian aset hasil tindak pidana, serta memberikan perhatian lebih besar terhadap pemulihan kerugian yang dialami negara maupun masyarakat.
Dengan disahkannya undang-undang yang telah diperjuangkan selama 18 tahun tersebut, DPR RI dan pemerintah diharapkan dapat memastikan implementasi regulasi berjalan secara efektif, transparan, serta tetap menjunjung tinggi prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Puan kemudian menutup Rapat Paripurna setelah seluruh agenda pengesahan selesai dilaksanakan.
Sundari
