BPN Jatim Gandeng TNI AU Amankan Aset Negara, Legalitas Tanah di Surabaya Jadi Prioritas
Surabaya, Monitor Pos - Upaya memperkuat perlindungan aset negara terus dilakukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Jawa Timur. Kali ini, BPN Jatim menggandeng TNI Angkatan Udara (TNI AU) untuk mempercepat penanganan persoalan aset Barang Milik Negara (BMN), terutama tanah yang berada dalam penguasaan TNI AU di wilayah Surabaya.
Langkah strategis tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Aset BMN yang diselenggarakan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Muljono Surabaya, Selasa (17/11/2026). Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Lanud Muljono itu merupakan tindak lanjut arahan pimpinan TNI AU dalam rangka penataan sekaligus pengamanan aset tanah milik negara.
Dalam kegiatan tersebut, Kanwil BPN Jawa Timur mengirimkan sejumlah pejabat teknis untuk memperkuat pembahasan. Mewakili Kepala Kanwil BPN Jatim, hadir Kepala Bidang Survei dan Pemetaan, Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran, serta Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa.
Koordinasi juga melibatkan jajaran Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kota Surabaya II. Keterlibatan lintas bidang dan satuan kerja ini diperlukan untuk mengidentifikasi objek tanah milik TNI AU Muljono yang masih membutuhkan penanganan, khususnya terkait aspek administrasi, pemetaan, pendaftaran, dan kepastian hukum.
Perkuat Legalitas dan Perlindungan Aset Negara
Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Muhammad Naim, menegaskan bahwa kolaborasi antarlembaga menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh aset negara memiliki kejelasan status administrasi dan perlindungan hukum.
Menurutnya, penyelesaian persoalan aset BMN tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan membutuhkan koordinasi yang terarah, dukungan teknis pertanahan, serta langkah konkret untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang berkaitan dengan legalitas tanah.
Melalui sinergi tersebut, BPN Jatim berkomitmen memberikan dukungan sesuai tugas dan kewenangannya. Dukungan itu meliputi kegiatan survei dan pemetaan, proses penetapan hak dan pendaftaran tanah, hingga pengendalian serta penanganan sengketa pertanahan.
Pendekatan lintas sektor ini diharapkan dapat memperjelas status hukum setiap bidang tanah sekaligus membantu mengidentifikasi potensi permasalahan yang dapat menghambat proses penataan aset negara.
Cegah Sengketa, Optimalkan Pemanfaatan BMN
Rapat koordinasi antara BPN Jatim dan TNI AU juga menjadi langkah preventif untuk meminimalkan potensi konflik pertanahan di kemudian hari. Dengan data pertanahan yang akurat dan administrasi yang tertib, proses pengamanan aset negara diharapkan dapat berjalan lebih efektif.
Selain mempercepat penyelesaian persoalan legalitas, kerja sama ini diarahkan untuk membangun tata kelola Barang Milik Negara yang transparan, tertib, dan akuntabel.
Kepastian hukum atas aset tanah menjadi aspek penting agar kekayaan negara tidak hanya terlindungi dari potensi permasalahan hukum, tetapi juga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pelaksanaan tugas dan kepentingan negara.
Melalui koordinasi berkelanjutan antara BPN Jawa Timur dan TNI AU, upaya penataan aset pertanahan di Surabaya diharapkan semakin terarah. Sinergi kedua institusi ini sekaligus menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah dan institusi pertahanan dalam menjaga aset negara sebagai bagian dari tanggung jawab bersama.
S Aminah Firdaus
